Indeks Calon Kepala Daerah

Kabiro Humas KPK memastikan akan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang dikabarkan menjadi tersangka bila proses administrasi dan bukti yang menjerat calon kepala daerah terpenuhi

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018.

Pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korupsi tidak mengubah statusnya sebagai peserta Pilkada 2018.

Partai Nasdem mendukung KPK menangani kasus dugaan korupsi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Tapi, Nasdem juga mencatat penahanan calon kepala daerah tersangka korupsi bisa mempengaruhi tahapan Pilkada.

KPU dan Bawaslu menegaskan tindakan KPK dalam penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah tidak bakal mengganggu proses Pilkada.

Wiranto menyatakan permintaan agar KPK menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 sebagai tersangka hanya bersifat imbauan dan tidak memaksa.

KPU tidak ingin mencampuri urusan proses hukum terhadap calon kepala daerah di KPK. Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurut KPU, tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018.

Ahmad Riza Patria menegaskan calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap dapat berkompetisi pada pilkada serentak 2018 hingga ada pasangan calon kepala daerah yang terpilih

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Agus masih enggan membeberkan nama-nama kandidatyang akan dijadikan tersangka, karena masih menunggu kesepakatan dengan pimpinan KPK lainnya.

PPATK sudah mengkaji data aliran dana politik selama Pilkada 2017. Analisis itu dilakukan untuk memetakan potensi adanya aliran dana politik besar selama Pilkada 2018.

Hingga menjelang penutupan pelaporan harta kekayaan calon kepala daerah pada Jumat malam, KPK telah menerima 1.100 LHKPN dari 1.150 kandidat yang seharusnya melapor.

“Kalau OTT harus langsung ditindak, justru itu penting untuk menjaga proses demokrasi," kata Kapolri Tito Karnavian.

Kemendagri belum mengumumkan jumlah pasti PNS yang mundur karena menjadi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018.

Kemendagri optimistis semua institusi penegak hukum tidak akan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

"Calon tunggal di (Pilkada) Indonesia terjadi di daerah yang jumlah pemilihnya besar. Lalu kekuatan parpolnya cukup terdistribusi dengan baik,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Megawati mengklaim tak pernah meminta imbalan dari calon kepala daerah yang didukung PDIP.

Anggota Polri peserta Pilkada 2018 wajib melepas jabatannya pada awal Februari 2018. Sebelum itu, keputusan mundur dari Polri karena berencana maju ke Pilkada bersifat sukarela.

Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Politik Fadli Zon menyatakan belum menyiapkan nama-nama kandidat calon yang akan diajukan untuk maju di Pilkada 2018.

Samsu Umar Samiun merupakan satu dari lima calon kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Namun, kemenangan yang diraihnya tidak otomatis membuatnya kembali memimpin Kabupaten Buton. Bagaimana dengan yang lain?