Indeks Caleg Perempuan
KPU Diminta Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan
KPU diminta segera menindaklanjuti putusan Bawaslu perihal penerapan aturan kuota minimal 30 persen keterwakilan caleg perempuan.
Bawaslu: KPU Langgar Administrasi soal Aturan Caleg Perempuan
Bawaslu memerintahkan KPU melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR RI.
Soal Parpol Tak Penuhi 30% Caleg Perempuan, KPU: Tak Ada Sanksi
Ketua KPU Hasyim Ansari sebut tidak ada sanksi bagi partai politik (parpol) yang belum memenuhi kuota caleg perempuan 30 persen di setiap dapil.
MA Kabulkan Uji Materi soal Keterwakilan Caleg Perempuan
Uji materi diajukan oleh Perludem yang menggugat Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
Jangan Hanya Jadikan Caleg Perempuan Pelengkap & Formalitas Saja
Perlu ada uji publik terhadap kompetensi caleg yang maju dalam Pemilu 2024, termasuk caleg perempuan.
KSP Sebut Keterwakilan Perempuan 30% adalah Amanat UU Pemilu
KSP sebut pemerintah komitmen dukung pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana amanat UU Pemilu.
Soal Revisi Keterwakilan Perempuan, Perludem: Tetap Dikawal
Titi Anggraini mengatakan sudah sepantasnya KPU legowo dan bijaksana memutuskan untuk merevisi beleid itu agar kembali sejalan dengan undang-undang.
Bertambah 3%, Caleg Perempuan Diharap Makin Berpengaruh di DPR
Persentase caleg perempuan terpilih di parlemen tidak bertambah signifikan, tapi mereka diharapkan mampu membawa aspirasi kaumnya.
Mahmudah Mawardi & Sepak Terjang Politikus Perempuan di Pemilu 1955
Pada Pemilu 1955 caleg perempuan dari partai Islam banyak yang lolos ke parlemen. Mahmudah Mawardi dari NU adalah salah satu yang paling vokal.
Anggiasari Puji Aryatie Ingin Mewujudkan Impian Inklusi via DPR
Profi Anggi sebagai difabel dan perempuan menjadikannya penting sebagai calon legislator DPR pada Pemilu 2019.
Tekad Baihajar Tualeka Menyetop Kekerasan Perempuan di Maluku
Mama Bai bertekad memutus rantai kekerasan seksual perempuan dan anak dalam arus kebijakan politik di daerahnya.