Indeks Buni Yani

Kuasa hukum Buni Yani sempat menyatakan keberatannya dengan rencana pemindahan lokasi sidang dan meminta sidang kembali dipindahkan ke PN Depok.

JPU menilai Buni Yani sudah memangkas durasi video yang diunggah Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta dan menghapus kata "pakai" dalam video Ahok.

Buni Yani menjalani sidang perdana perkara ujaran kebencian.

Buni Yani siap hadapi sidang. Bahkan bila pengadilan memvonis bersalah, ia siap ditahan.

Para penasehat hukum tersangka ujaran kebencian Buni Yani optimistis kliennya bisa mendapat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan sehingga perkara Buni terhenti.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas perkara kasus Buni Yani telah lengkap atau sudah P21.

Pengajuan barang bukti video Buni Yani berawal saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar video Buni Yani tidak disita dan ada penetapan pengadilan. Mereka mengatakan, video Buni Yani hanya digunakan untuk perkara Buni Yani.

Berkas perkara akan dirampungkan pihak Polda Metro Jaya setelah praperadilan Buni Yani ditolak. Bila sudah P21, tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Buni Yani menganggap hakim mengabaikan yurisprudensi praperadilan. Seperti diketahui, putusan akhir pengadilan menyatakan bahwa praperadilan Buni Yani ditolak.

Buni Yani yakin, ia akan mendapatkan keadilan dalam proses prapersidangan yang dijalaninya. Tim kuasa hukum Buni pun telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk menggiring Buni lolos dari tuduhan yang disematkan padanya.

Tersangka penyebaran video bermuatan SARA, Buni Yani hari ini mengajukan gugatan praperadilan. Ia berharap nama baiknya segera dapat dipulihkan.

Buni Yani, tersangka dugaan kasus melakukan ujaran kebencian SARA, mengajukan gugatan praperadilan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).

Tersangka kasus dugaan penyebaran kebencian terkait unggahan video Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani (tengah) didampingi penasehat hukumnya menyampaikan keterangan usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/11).

Polda Metro Jaya tidak menahan Buni Yani, tersangka dugaan kasus penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan terhadap perseorangan atau kelompok berdasarkan SARA.

Agus Surono menyatakan, pasal yang disangkakan kepada Buni Yani tidak relevan. Ia beralasan Buni hanya ingin mengajak diskusi teman-teman dan komunitasnya di laman Facebook.

Buni Yani telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (23/11/2016) lalu, bukan lantaran mengunggah atau mengedit video Basuki Tjahaja Purnama saat berbicara di Kepulauan Seribu, melainkan "status" yang ia tulis pada akun Facebooknya terkait video Ahok tersebut.

Polda Metro Jaya merencanakan akan memeriksa kembali Buni Yani sebagai terlapor kasus dugaan pengugngah video Ahok di Kepulauan Seribu. Video yang diunggah Buni tersebut diduga telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Buni diperiksa sebagai saksi atas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

Bareskrim Polri memastikan akan memeriksa Buni Yani dalam kasus penyebaran video Ahok saat mengutip surat Al Maidah yang mengundang polemik. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Paguyuban Diskusi dan Masyarakat Keadilan Indonesia berlomba-lomba menggalang dukungan melalui petisi di laman www.change.org. Apakah petisi ini akan memengaruhi proses hukum?

Buni Yani pengunggah potongan rekaman video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengutip Alquran Surat Al Maidah 51 dipastikan akan diperiksa kepolisian.