Indeks Bumn

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan siap menyuplai kebutuhan bahan baku untuk produksi alat pertanian nasional di kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keempat BUMN itu, yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kementerian Pertanian sedang memperluas lahan pangan di kawasan perbatasan untuk dorong ekspor ke negara tetangga

Dana hibah sejatinya ditujukan untuk menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, mulai dari pembentukan lembaga fiktif, hingga kampanye pilkada.

Melalui SK Menteri BUMN, Pertamina menambahkan dua direksi baru dalam bidang pemasaran dan pengolahan. Dengan begitu, total jumlah direksi Pertamina menjadi sembilan orang, terdiri atas 1 Direktur Utama, 1 Wakil Direktur Utama, dan 7 Direktur.

Tersangka Dahlan Iskan menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Persoalan pabrik semen di Rembang menurut anggota DPR bukan semata-mata isu lingkungan hidup, melainkan terdapat aspek ekonomi dan bisnis. Jika Semen Indonesia di Rembang tidak beroperasi, negara akan mengalami kerugian yang mencapai nilai sekitar Rp5 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengatakan kasus impor cangkul itu merupakan bukti betapa ironisnya republik ini.

Investor asal Finlandia, Floresta siap ikut mengoperasikan kembali PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero pada kuartal I, 2017. Akan terlibat pula di dalamnya, Semen Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Kebutuhan cangkul nasional diperkirakan mencapai 10 juta unit per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menunjuk tiga perusahaan BUMN yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

DPR dan pemerintah masih belum sepenuhnya menyepakati rencana pembentukan super holding untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/10/2016) memutuskan Pertamina menambah dua jabatan direktur baru yakni Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur Utama dan Rachmat Hardadi sebagai Direktur Megaproject Pengolahan dan Petrokimia.

Danang S Baskoro resmi ditunjuk oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), menggantikan Sulistyo Wimbo Hardjito.

Penyatuan ATM empat bank BUMN sebuah ide sangat positif. Namun, realisasinya tak mudah, butuh kemauan yang besar di tengah menghilangkan sekat kepentingan di antara masing-masing BUMN perbankan. Semenjak digagas awal tahun lalu, ATM bersama plat merah masih harus menunggu sampai akhir tahun ini untuk sampai beroperasi secara masif. Butuh dua tahun untuk menyatukan yang sebenarnya sudah berdekatan.

Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan penyatuan BUMN menjadi tujuh agar perusahaan pelat merah profesional dan andal. Diperlukan pula revisi UU BUMN agar proses pengangkatan seorang komisaris akuntabel dan transparan.

Para relawan tim sukses Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 dipasang sebagai komisaris di berbagai BUMN, khususnya di bidang konstruksi guna mendukung program utama pembangunan infrastruktur. Mereka bertugas mengawal target Nawacita, sekaligus memastikan langkah Jokowi menghadapi Pilpres 2019.

Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan holding BUMN secara sektoral dengan alasan agar industri bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan diri dalam hal berbisnis. Baik secara efisien, memiliki nilai tambah, dan memiliki daya saing yang tinggi

Kinerja perusahaan dan kondisi keuangan yang prima membuat Pertamina diklaim layak menjadi perusahaan "holding" di sektor energi.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI ditetapkan keputusan untuk melakukan privatisasi empat BUMN. Namun, DPR memberikan catatan minimal kepemilikan saham pada empat perusahaan yang melakukan privatisasi.

Rencana pengembangan usaha melalui BPD Holding diklaim terkendala oleh status kepemilikan lembaga ini.

Bank Indonesia sudah menyetujui pendirian perusahaan operator (switching) guna menyelenggarakan layanan transaksi keuangan dari bank-bank BUMN.