tirto.id - PT Pertamina Patra Niaga mengatakan aksi mogok para awak mobil tangki (AMT) Pertamina tidak akan mengganggu jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM). Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan TNI dan Polri saat beroperasi pada 10 Juni hingga 10 Juli 2017 mendatang.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Rudy Permana mengatakan Satgas tersebut akan bertugas untuk menjamin kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi SPBU di daerah-daerah. “Terkait kerja sama dengan TNI dan Polri, mereka ada untuk mengawasi dan mengamankan jalannya operasi distribusi,” ujar Rudy saat dihubungi Tirto, pada Jumat (16/6/2017).
Menurut Rudy, PT Pertamina Patra Niaga pun telah memastikan bahwa sejumlah vendor Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P), seperti PT Garda Utama Nasional, PT Ceria Utama Abadi, PT Absolute Service, PT Prima Perkasa Mandiri, dan PT Cahaya Andika Tamara, telah berkomitmen untuk menyediakan AMT pengganti.
Dalam rilis pers yang diterima Tirto, anak perusahaan BUMN Pertamina itu menganggap ancaman mogok kerja itu datangnya dari para mantan karyawan 4P yang tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai karyawan.
Sementara terkait upaya penyelesaian yang akan ditempuh, PT Pertamina Patra Niaga mengimbau agar setiap vendor 4P dapat menyelesaikan permasalahan dengan para mantan pekerjanya secara tegas. Rudy menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga tidak ingin ikut campur terhadap tuntutan para AMT.
“(Pertamina) Patra Niaga di sini tidak terlibat langsung atas aksi tersebut,” jawab Rudy saat ditanya perihal langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk meredam aksi mogok kerja itu.
Penjelasan Pihak AMT Soal Kasus PT Pertamina Patra Niaga
Sikap yang ditunjukkan PT Pertamina Patra Niaga itu memang sejalan dengan pernyataan Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Ilhamsyah. Saat dihubungi Tirto tadi pagi, Ilhamsyah memang mengaku bahwa selama ini PT Pertamina Patra Niaga terkesan cuci tangan dan menghindar dari kewajiban untuk memenuhi tuntutan para AMT.
“Padahal kan yang mendistribusikan BBM itu mereka, namun mereka selalu bilang kalau masalah seperti ini tidak ada hubungannya ke PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Ilhamsyah.
“Seharusnya sebagai perusahaan BUMN, PT Pertamina Patra Niaga bisa menjadi contoh yang baik dan taat hukum serta konstitusi. Karena kalau perusahaan negara saja seperti ini, maka bisa dicontoh juga nantinya oleh yang swasta. Pemerintah pun, dalam hal ini Presiden Jokowi, juga terkesan tutup mata dengan terjadinya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan BUMN,” jelas Ilhamsyah lagi.
Menindaklanjuti maraknya informasi terkait isu mogok nasional di tengah masyarakat, upaya mediasi sebenarnya telah dilakukan antara perusahaan vendor 4P dengan FBTPI di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, hari ini, Jumat (16/6).
Akan tetapi, seperti diungkapkan Ilhamsyah, tidak ada titik temu dari pertemuan tersebut. “Karena kebanyakan hanya datang dari vendor. Dari pihak PT Pertamina Patra Niaga yang hadir bukan orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan,” ucap Ilhamsyah.
Saat diklarifikasi kepada Rudy, dirinya membenarkan bahwa pertemuan tersebut memang telah berlangsung. Hanya saja Rudy tidak bersedia membeberkan hasil dari langkah mediasi tersebut.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Damianus Andreas
