Indeks Bph Migas

Kecenderungan terjadinya kelangkaan solar bersubsidi ini, bersamaan dengan meroketnya harga minyak dunia.

Kriteria penerima manfaat solar bersubsidi akan diperjelas melalui perubahan regulasi.

Penerapan Perpres 40 tahun 2016 agar harga gas menjadi 6 dolar AS per MMBTU pun berpotensi mundur.

BBM subsidi dinilai kerap tidak tepat sasaran karena digunakan untuk mengangkut komoditas ekspor oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan BBM satu harga terjamin ketersediannya.

Prediksi itu muncul lantaran tambahan kuota solar bersubsidi hanya sebesar 800 ribu kilo liter (KL).

BPH Migas memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis solar. Sejumlah kendaraan dibatasi bahkan ada yang dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar.

BPH Migas berupaya mendorong penjualan gas pipa di semua daerah bisa dilakukan dengan satu harga. 

x

BPH Migas menghitung dengan jaringan gas pipa yang dibangun ada penghematan anggaran pemerintah yang mengimpor gas LPG hingga Rp18,08 miliar per bulan.

BPH Migas mengklaim harga gas pipa untuk konsumen di tujuh kabupaten/kota lebih murah dari tabung elpiji 3 kg dan 12 kg. 

Menurut Patuan banyak badan usaha tidak tahu bahwa mereka dapat berkecimpung dalam bisnis avtur.

Pembangunan SPBU mini dalam jumlah besar untuk menekan biaya operasional.

Indonesia terkendala memiliki cadangan minyak nasional, karena belum punya alokasi anggaran besar.

Sebanyak 131 kecamatan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) telah tersentuh program BBM Satu Harga. 

"Kami tidak mau ada kelangkaan BBM. Jadi kami betul-betul mengamankan. Potensi kelangkaan sudah diantisipasi kawan-kawan Pertamina," kata Asa.

"Siapapun orang yang punya izin [Pembangunan SPBU], dia berhak bikin SPBU. Jadi sah-sah saja."

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan keputusan mempertahankan BPH Migas telah disampaikan di rapat paripurna oleh Baleg dan Komisi VII.

Tito Karnavian mengatakan, penandatanganan MoU soal pengawasan BBM tersebut dilakukan bukan sekedar seremonial, namun karen BBM adalah salah satu masalah mendasar di Indonesia.

Hingga 27 Agustus 2018, penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 66,2 persen dari kuota yang dialokasikan APBN 2018.