tirto.id - Pemerintah Indonesia saat ini harus segera memiliki cadangan minyak secara nasional untuk mengantisipasi situasi darurat yang menyebabkan tak bisa impor minyak.
Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas), Patuan Alfon mengatakan pemerintah terkendala merealisasikan rencana kepemilikan cadangan minyak nasional. Kendati sudah ada dasar hukum, masih terganjal oleh besarnya biaya yang diperlukan.
"Butuh dana besar. Bangun infrastruktur lalu beli cadangan dalam jumlah besar," ucap Patuan kepada wartawan usai acara ‘Oil and Gas Forum 2019’ di Menara 165, Rabu (30/1/2019).
Patuan juga mengatakan, Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan migas operasional untuk badan usaha selama 20 hari, sehingga masih kurang.
Ia memperkirakan kebutuhan BBM per hari 1,4-1,5 juta kiloliter. Stok BBM yang harus disediakan pun setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan selama 3-6 bulan sebagaimana standar negara-negara lain seperti Inggris dan Jepang.
"Ya gak boleh [sampai gak punya] dong, makanya kami lagi berpikir bersama ESDM dan Dewan Energi Nasional supaya bisa memiliki itu," ucap Patuan.
Isu cadangan minyak ini sempat mengemuka lagi baru-baru ini. Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyinggung minimnya stok BBM Indonesia.
Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan pada Senin (14/1/2019), Prabowo mengatakan cadangan BBM di Indonesia hanya bisa bertahan 20 hari.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pun membenarkan hal itu. Penyebabnya, saat ini Indonesia tidak memiliki cukup kilang dan tangki penyimpanan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
