Indeks Bgn

BGN akan menghentikan penyaluran MBG selama libur sekolah untuk menata ulang SPPG hingga SDM.

Rapat Komisi X DPR RI dan Badan Gizi Nasional digelar secara tertutup karena membahas anggaran.

Kejagung masih mendalami berapa besaran mark up dan keuntungan bagi tersangka Dadan Hindayana cs.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Pemerintah akan menyalurkan MBG ke sekolah yang benar-benar membutuhkan sehingga tepat sasaran.

Nanik menegaskan dirinya maupun perwakilan BGN lain tak pernah menyampaikan pernyataan itu.

BGN memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dengan ancaman penutupan bagi SPPG yang berulang kali melanggar aturan.

Total 21.801 unit motor listrik yang sebelumnya telah dibayarkan oleh BGN, namun masih banyak digudang.

Fokus penggunaan anggaran pada kebutuhan utama MBG akan membuka ruang penghematan tanpa harus mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Kejagung menerangkan mark up yang dilakukan dalam dugaan korupsi ini karena pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan secara melawan hukum.

PT YAT merupakan perusahaan penyedia motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi menerima suap uang MBG Rp2 triliun adalah salah dan menyesatkan,

Kejagung akan memeriksa Sony Sonjaya dalam kapasitas sebagai tersangka terlebih dahulu untuk mendalami puluhan nama itu.

Nanik membantah pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut dan menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks.

Sejauh ini, data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 63,1 juta masyarakat jadi penerima MBG.

Prasetyo meminta publik memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses pendataan jumlah SPPG.

Kejagung sita HP, laptop, dan dokumen dari penggeledahan 6 lokasi kasus korupsi Makan Bergizi Gratis di BGN.

Bila 1 dapur dirancang melayani 3.000 penerima manfaat, kebutuhan dapur seharusnya hanya sekitar 22 ribu unit.

Program pengadaan tidak bisa dibatalkan begitu saja karena pemerintah sudah membayarkan seluruh tagihan motor listrik.

Ia menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam pengelolaan program tersebut maupun hubungan dengan eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.