Indeks Beras

Antusiasme petani dalam contract farming didorong kepastian pembelian dan adanya margin tambahan atas gabah yang dijual.

Tim Satgassus P3TPK melakukan pemeriksaan kepada dua produsen beras setelah meminta penjadwalan ulang dari panggilan kemarin, Senin (28/7/2025).

Segmentasi konsumen harus ada agar pemerintah bisa intervensi untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah.

Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung memeriksa perwakilan dua produsen beras.

Mendag mengklaim bahwa tarif resiprokal yang ditetapkan untuk Indonesia ini terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan.

Dia meyakini distribusi beras SPHP lewat Koperasi TNI-Polri ini tidak rawan terjadi pemalsuan atau pengoplosan.

Kepolisian sebelumnya membongkar kasus pengoplosan beras yang dijual dengan merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium.

Bappenas menilai kenaikan HET tidak akan menyelesaikan masalah jika praktik pembelian gabah di atas HPP terus berlanjut.

Keenam produsen itu akan dipanggil Kejagung terkait penyelidikan beras oplosan pada Senin (28/7/2025) dan surat pemanggilan sudah dikirim sejak kemarin.

Satgas Pangan Polri mengungkap tiga produsen diduga melanggar standar mutu dan takaran beras atau oplosan.

Satgas Pangan Polri meningkatkan status penanganan perkara beras tak sesuai mutu standar pada kemasan atau beras oplosan ke tahap penyidikan.

Kementerian Pertanian menemukan beras oplosan yang beredar di pasar. Lantas, apa itu beras oplosan dan benarkah berbahaya? Simak pula cara mengenalinya.

Prabowo telah meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku pengoplosan beras tanpa pandang bulu.

Jika ditelusuri, kerugian konsumen akibat beras oplosan bisa capai di atas Rp100 triliun per tahun atau lebih tinggi dari temuan Satgas Pangan.

Food Station disebut telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan.

Satgas Pangan Polri tengah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram menyusul temuan beras oplosan.

Rano Karno menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya akan diaudit imbas temuan adanya beras oplosan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan kasus pengoplosan beras yang ditemukan baru-baru ini, bentuk pembohongan publik yang merugikan rakyat kecil.

Penjatuhan sanksi tersebut merupakan hasil dari uji mutu pada 35 kemasan beras pada April 2025.

Pembiaran membuat negara bisa dituduh abai pada hajat publik paling asasi: mengurus perut rakyat.