Indeks Beras

Bulog sebut daerah yang hujan terus-menerus akan kesulitan dipasok beras sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

Jokowi klaim dirinya kerap memeriksa berdasarkan data. Ia meminta harga beras dan stok dicek ke Pasar Cipinang dan Johar.

Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, memandang kenaikan harga beras bukan soal iklim melainkan permainan kartel dengan pemerintah.

Zulhas klaim stok beras ada dan terjangkau, tapi masyarakat mengeluh langka dan harga mahal.

Gus Hilmy sebut krisis pasokan beras terjadi kemungkinan diperparah dengan distribusi bansos yang ugal-ugalan jelang Pemilu 2024.

Kasatgas Pangan Polri sebut telah mengecek ketersediaan stok beras di gudang Bulog dan menyimpulkan perlu percepatan distribusi.

Serikat petani membantah klaim Jokowi yang menyebut iklim menjadi penyebab utama gagal panen beras.

Bank Indonesia mencatat kenaikan harga beras berdampak pada inflasi di Tanah Air.

Bey Machmudin meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) komoditas beras.

Muhadjir berharap pemilu bisa digelar satu putaran alasannya anggaran negara bisa dialokasikan untuk beras.

Saat ini, di Pasar Palmerah rata-rata pedagang masih menjual beras Rp16.000 per kg, jauh di atas HET.

Presiden Jokowi memastikan bahwa dirinya belum ada rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras.

BPS mencatat nilai impor beras yang masuk ke Indonesia pada Januari 2024 mencapai 279,2 juta dolar AS atau sekitar Rp4,4 triliun.

PT Food Station, bakal mendistribusikan beras komersial seharga Rp13.900 per kg ke seluruh ritel di wilayah Jabodetabek mulai hari ini, Selasa (13/2/2024).

Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera mendistribusikan beras ke pasaran.

Presiden Jokowi meminta agar petani mulai melakukan penanaman di Januari 2024 demi peningkatan produksi beras.

BPS mencatat komoditas yang memberikan andil inflasi yaitu beras 0,58 persen, cabai merah 0,19 persen, dan rokok kretek filter 0,18 persen.

Menteri Pertanian, Amran menuturkan butuh peran pemerintah sebagai regulator dan penyuluh untuk keberhasilan program pembangunan swasembada pangan.

Target swasembada 1 juta ini tersebar di 10 provinsi. Mulai dari  Kalimantan Selatan, hingga Sumatra Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit sehingga pelunasan tagihan segera dilakukan.