Indeks Bbm Subsidi

Heppy Wulansari mengungkapkan, penggunaan AI ini dimaksudkan untuk mempercepat proses verifikasi data konsumen penerima subsidi BBM.

Menurut Luhut, penggunaan teknologi AI akan memastikan BBM subsidi hanya akan disalurkan pada masyarakat yang berhak.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan, Pertamina belum mengeluarkan daftar motor yang dilarang untuk menggunakan Pertalite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, telah menyatakan tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September tahun ini.

Menurut Bahlil, implementasi pembatasan BBM subsidi menunggu aturan sebagai dasar kebijakan, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM terlebih dulu.

Simak cara membuat Barcode atau kode barcode My Pertamina untuk beli BBM subsidi pertalite. 

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan, tautan yang tersebar tidak bersumber dari kanal resmi Pertamina.

Pembatasan BBM subsidi semestinya segera dilakukan jika tidak ingin ruang fiskal APBN terus tertekan.

Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

Luhut menerangkan, pemotongan subsidi BBM diperlukan demi menjaga kondisi udara yang menurutnya dipenuhi polusi akibat bahan bakar fosil.

Kemenko Perekonomian masih memperbaiki sejumlah catatan rencana revisi Perpres 191 tahun 2014.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar, menyatakan bahwa informasi ini hoaks dan bilang belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Menurut Airlangga, pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi seperti yang banyak dinarasikan sebelumnya.

BPH Migas telah menyiapkan skema dan hitung-hitungan terkait implementasi kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Masalah subsidi BBM harus melibatkan kerja sama lintas sektor, bukan berlomba menjadi yang pertama muncul ke publik.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, membantah pernyataan Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan, tentang keinginan pelaksanaan pembatasaan BBM subsidi per 17 Agustus.

Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal pembatasan BBM bersubsidi ke publik.

Menurut ekonom UGM, pemerintah perlu memperjelas maksud dari pembatasan BBM subsidi agar tidak membingungkan masyarakat.

BPH Migas menyatakan revisi Perpres 191/2014 tentang BBM segera rampung dan akan mengatur soal pembatasan BBM subsidi.

Erick menegaskan BUMN bukan kementerian yang memiliki ranah untuk membuat kebijakan, namun sifatnya himpunan korporasi.