Indeks Bawaslu

Bawaslu membentuk Gugus Tugas untuk mengawasi penyebaran hoaks dan konten ujaran kebencian di internet terkait penyelenggaraan Pilpres 2019.

Bawaslu mendesak KPU agar segera melaksanakan putusan

KPU dan Bawaslu berencana mengadakan rapat koordinasi dengan KPI terkait kemungkinan adanya dugaan pelanggaran kampanye saat penyampaian visi-misi Presiden Joko Widodo dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019.

KPU dan Bawaslu akan memeriksa dugaan pelanggaran kampanye terhadap tayangan visi misi Jokowi di lima statusin TV swasta.

Acara deklarasi relawan ganti presiden, yang semula akan digelar di sebuah lapangan di Kota Tanjungpinang pada hari ini, mendadak batal.

Keputusan KPU dan Bawaslu yang kerap berseberangan dinilai bisa menggerus kepercayaan publik terhadap dua lembaga tersebut dan hasil Pemilu 2019.

Putusan Bawaslu soal OSO menambah daftar keputusan "wasit" pemilu yang dinilai kontroversial dan mengecewakan publik.

Bawaslu akan mengeluarkan putusan terkait kasus salam dua jari Anies Baswedan di acara Gerindra pada Jumat besok.

"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief

Mungkin akan kami naikkan ke DKPP dan Gakkumdu, karena putusan Bawaslu ini tidak sepenuhnya patuh PTUN.

Kita tunggu salinan putusan dulu, akan kita bahas dalam pleno, jadi kalau mau menilai sudah jelas.

Bawaslu memutuskan KPU harus meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD di Pemilu 2019.

Bawaslu akan memutuskan apakah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang bisa tetap nyaleg atau tidak. Ini adalah ujian integritas bagi mereka.

"Jadi laporannya pada kalimat yang saya gunakan dan pada jari, itu yang dilaporkan," kata Anies.

"Potensi untuk pemalsuan mungkin ada ya, tetapi tidaklah kalau sebesar itu, 70 juta lo itu," kata Bagja.

“Saat ini sudah ditangkap dua orang. Di Bogor pelaku berinisial HY, di Balikpapan berinisial LS,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Hari ini kami bersama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melaporkan soal informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos, itu tidak benar," kata Ketua KPU. 

Kabar soal adanya 70 juta surat suara tercoblos ramai setelah Andi Arief mentwit. KPU memastikan itu tak ada setelah mengeceknya langsung.

Ratna menuturkan sesuai aturannya, penanganan dugaan pelanggaran administrasi ini dilakukan selama 14 hari kerja.

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye.