Indeks Bawaslu

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan buku saku capaian pemerintah kepada pegawai humas Kemendagri di depan KPU dan Bawaslu jelang Pilpres 2019.

Bupati Banyumas Achmad Husein dan wakilnya Sadewo Tri Lastiono diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Ahli hukum pidana UGM Sigit Riyanto menyatakan, pelaporan ujaran Jokowi soal 'Propaganda Rusia' harus diselesaikan oleh Bawaslu, karena kedudukannya sama dengan peserta pemilu lainnya.

"Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum," kata Taufiqurrahman.

Pakta Integritas ini bertujuan agar mereka tidak membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat kedua pilpres.

Alasan penghentian kasus kedua capres di Bawaslu, karena belum ada jadwal detail kampanye di televisi oleh KPU.

Rudiantara dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BPN meminta Bawaslu untuk proaktif mengusut makna dari pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Kamu Siapa?'

Mengumumkan nama caleg eks koruptor itu agar masyarakat lebih selektif memilih wakilnya kelak. Tapi itu terganjal dengan kebiasaan permisif dan masa bodoh.

Ilham meminta semua pihak untuk tidak menggunakan kampanye negatif maupun kampanye hitam dalam pesta demokrasi.

PSI meyakini terdapat kelompok atau gerakan yang sengaja membuat dan menyebarkan spanduk soal LGBT tersebut ke publik.

Bawaslu DKI Jakarta menilai peredaran Tabloid Pembawa Pesan berpotensi melanggar peraturan kampanye. Pelanggaran itu ialah kampanye di luar jadwal. 

Johnny G Plate membantah tuduhan kubu Prabowo bahwa ada keterlibatan salah satu pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf di penerbitan Tabloid Indonesia Barokah. 

Dewan Pers akan kirim hasil kajian komprehensif pendapat, penilaian, dan rekomendasi (PPR) tabloid Indonesia Barokah.

Bawaslu memastikan tetap melakukan fungsi pencegahan dengan melakukan proses investigasi.

Bawaslu akan mendatangi kantor pos untuk mencari tabloid Indonesia Barokah dan menyitanya untuk sementara waktu.

Dewan Pers akan melaporkan hasil penelitian mereka tentang media propaganda Indonesia Barokah.

Dewan Pers tidak bisa menangani kasus ini karena Indonesia Barokah bukan merupakan perusahan pers.

Dewan Pers menyebut beberapa artikel dalam tabloid Indonesia Barokah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Setelah Bawaslu Bandar Lampung melakukan pengecekan di Kantor Pos ditemukan sejumlah bungkusan berisi tabloid Indonesia Barokah.