tirto.id - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Antihoaks melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu. Pelaporan itu menyusul adanya kekeliruan data yang diucapkan Jokowi saat menjalani debat kedua calon presiden ke-2 di Hotel Sultan.
Koordinator Masyarakat Antihoaks, Anton Muslim Arbi mengatakan pelaporan itu berawal dari kegelisahan anggotanya menyusul adanya dugaan hoaks dalam data yang disampaikan Jokowi.
Melalui pengacara bernama Eggi Sudjana, laporan itu diserahkan pada Bawaslu pada Selasa (19/2).
"Iya pelaporan terkait penyesatan data selama debat kemarin. Ada sejumlah item yang menurut pandangan kami terdapat kekeliruan yang diduga mengarah pada hoaks," ucap Anton ketika dihubungi reporter Tirto pada Selasa (19/2/2019).
Dalam penjelasannya, Anton mencontohkan dua data yang menjadi perhatiannya. Pertama data capaian impor jagung yang diklaim berada di angka 180 ribu ton.
Berbeda dengan data BPS yang mengatakan setidaknya terdapat 700ribuan ton jagung yang diimpor selama 2018.
Contoh lainnya adalah klaim yang mengatakan tidak adanya kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.
Menurut Anton selain organisasinya, ia menyebutkan lembaga masyarakat lain seperti Greepeace juga turut mempersoalkannya.
Anton pun menuding bahwa penggunaan data itu telah menimbulkan pemahaman yang bias.
Menurutnya, sebagai calon petahana, hal ini seharusnya tidak terjadi bila staff yang bekerja di bawahnya tidak keliru menyediakan data yang menjadi basis argumen waktu debat.
"Ada penyesatan informasi itu. Yang saya juga tidak tahu apakah dari timses atau apa. Yang disebutkan (impor jagung) 180 ribu ton itu salah," ucap Anton saat dihubungi reporter Tirto.
Ketika ditanya mengenai motivasi pelaporan, Anton mengklaim bahwa hal ini murni keresahan masyarakat.
Ia memastikan pelaporan tidak berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu.
"Murni dari gerakan masyaeakat," ucap Anton.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
