Indeks Bansos

TKN Prabowo-Gibran membantah keunggulan perolehan suara sementara mereka saat ini bukan karena bantuan sosial (bansos).

Hanya 54 persen responden yang mengaku tidak menerima bansos, tapi ikut mendukung Prabowo-Gibran.

Pemerintah akan menyalurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan kepada 18,8 juta KPM. Kapan pencairan BLT tersebut dan apa saja syarat penerima?

Berikut ini cara mengecek penerima bansos beras 10 kg dan syarat untuk menerimanya.

Berikut ini cara mengecek apakah Anda mendapat bansos beras 10 kg dari Pemerintah pada tahun 2024.

Isa Rachmatarwata menjabarkan program bansos tersebut digelontorkan untuk kebutuhan hingga Juni 2024.

Wapres Ma'ruf berharap proses pemberian bansos menggunakan data P3KE dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kantor Staf Presiden membantah bantuan sosial memicu harga beras di pasaran menjadi naik. 

Anggaran perlindungan sosial 2024 menembus Rp496,8 T. Angka tersebut mendekati anggaran tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19, kala itu nilainya Rp498 T.

Bansos, pemilu (kampanye parpol sering kali disertai dengan pembagian sembako), dan belum panen raya (biasanya Maret-April) menyebabkan harga beras naik.

DPD RI menilai peruntukkan APBN untuk penyaluran bansos mestinya  dilakukan oleh Kemensos dan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Anggaran bansos selama tahun pemilu selalu menunjukkan tren peningkatan.

Timnas AMIN meminta kepada masyarakat untuk tidak menjadikan bansos sebagai referensi pilihan pada capres tertentu.

Menko PMK Muhadjir Effendy menilai Mensos Risma dan Kemensos juga banyak terlibat dalam penyaluran bansos.

Setidaknya sudah ribuan ton beras direalisasikan untuk bantuan pangan. Namun, selama masa tenang, distribusinya dihentikan sementara.

Cara cek apakah Anda termasuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anda harus terdaftar di website Kemensos untuk menerima bantuan ini.

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang Pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Menurut Deni Surjantoro, pemblokiran anggaran dilakukan untuk mencegah Kementerian/Lembaga membelanjakan anggaran secara ugal-ugalan di awal tahun.

"Bansos? Kan, kepala negara boleh. Kecuali Pak Jokowi bilang pilih ini, ya, baru enggak boleh," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/2/2024).

Megawati meminta publik sadar bahwa bansos berasal dari uang rakyat.