Indeks Baleg Dpr

Pembahasan RUU Cipta Kerja digelar di tengah pandemi Corona atau COVID-19.

Badan Legislasi DPR RI akan memanggil serikat buruh dalam rangka uji publik RUU Cipta Kerja (RUU Cilaka).

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan keputusan itu diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang digelar pada Rabu (1/4/2020).

Fraksi Partai Gerindra klaim tak terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, melainkan diusulkan oleh Sodik Mudjahid secara pribadi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.

Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.

Di antaranya terdapat empat RUU omnibus law.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.

Sejumlah serikat buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak omnibus law.

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU PKS, RKUHP, dan RUU Kemasyarakatan.

Angota DPR menyebut salah satu penyebab penundaan RUU PKS karena bersinggungan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baleg DPR targetkan 150 rancangan undang-undang disahkan dalam 5 tahun kedepan.

Supratman Andi Agtas tak mau terbebani dengan target pengesahan Undang-Undang yang terlalu banyak.

Baleg DPR menyatakan pembahasan revisi UU KPK rampung dan bisa masuk rapat paripurna hari ini, Senin (16/9/2019).

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 masing-masing mendapat satu kursi pimpinan MPR.

Malam-malam, pemerintah membahas revisi UU KPK bersama Baleg DPR di samping masa seleksi Capim KPK.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu akan mempercepat pembahasan Revisi UU KPK usai menerima surat presiden (surpres) Jokowi soal revisi UU KPK yang menuai polemik ini.

KPK merasa tidak pernah mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana revisi UU KPK.

Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.