Indeks Baleg Dpr

Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

DPR mau pemerintah memberikan surat resmi soal sikap mereka terkait RUU HIP. 

Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?

Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Judul RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam pidatonya usai pelantikan Oktober lalu.

Ketua DPR Puan Maharani meminta Baleg menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut membahas RUU yang tidak terkait dengan pandemi corona COVID-19.

Pembahasan RUU Cipta Kerja digelar di tengah pandemi Corona atau COVID-19.

Badan Legislasi DPR RI akan memanggil serikat buruh dalam rangka uji publik RUU Cipta Kerja (RUU Cilaka).

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan keputusan itu diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang digelar pada Rabu (1/4/2020).

Fraksi Partai Gerindra klaim tak terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, melainkan diusulkan oleh Sodik Mudjahid secara pribadi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.

Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.

Di antaranya terdapat empat RUU omnibus law.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.

Sejumlah serikat buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak omnibus law.

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU PKS, RKUHP, dan RUU Kemasyarakatan.

Angota DPR menyebut salah satu penyebab penundaan RUU PKS karena bersinggungan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.