Indeks Baleg Dpr

Baleg DPR menggelar rapat harmonisasi dan mendengar tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap RUU Ketahanan Keluarga.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.

Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda. 

Ada 8.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang ada, DPR dan Pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 6.200 DIM Omnibus Law RUU Ciptaker.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Cipta Kerja sebanyak 3-4 kali setiap pekan.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

DPR mau pemerintah memberikan surat resmi soal sikap mereka terkait RUU HIP. 

Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.

Judul RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam pidatonya usai pelantikan Oktober lalu.

Ketua DPR Puan Maharani meminta Baleg menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut membahas RUU yang tidak terkait dengan pandemi corona COVID-19.