Indeks Baleg Dpr

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR.

Baleg mengusulkan perluasan kewenangan Kejaksaan hingga mencakup penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), HAM Berat, dan perusakan hutan.

Raker Baleg DPR RI dengan pemerintah dan PPUU DPD RI menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Baleg DPR RI dengan pemerintah dan DPD menyepakati 33 RUU masuk dalam perubahan daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Baleg DPR menyatakan pembahasan RUU KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau tidak.

Baleg menilai perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati.

Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi. 

Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ke tahapan selanjutnya guna menjadi usul insiatif DPR RI 2020.

PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB menolak RUU Ketahanan Keluarga.

Baleg DPR menggelar rapat harmonisasi dan mendengar tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap RUU Ketahanan Keluarga.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.

Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda. 

Ada 8.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang ada, DPR dan Pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 6.200 DIM Omnibus Law RUU Ciptaker.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Cipta Kerja sebanyak 3-4 kali setiap pekan.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.