tirto.id - Aksi ratusan buruh yang menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR RI masih terus berlajut sampai sore hari, Senin (13/1/2020). Beberapa perwakilan dari KASBI, KPBI, SINDIKASI, dan beberapa lainnya diterima oleh Badan Legislasi DPR RI.
Setidaknya ada 13 perwakilan serikat buruh menghadiri audensi dan diterima langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas di ruangan KK I, Gedung Kura-Kura, DPR RI, Senayan.
Perwakilan buruh secara bergantian menyampaikan pandangan mereka yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dimulai pukul 15.24 WIB.
Salah satu pandangan mereka, yakni DPR harus menolak logika pemerintah yang ingin membuat Omnibus Law sebagai peraturan sapu jagat untuk memudahkan dan meningkatkan investasi.
Menurut Sekjen KASBI Nining Elitos, logika yang disampaikan pemerintah terkait aturan saat ini membatasi investasi tidak masuk akal, sehingga patut ditolak oleh dewan.
"Bahwa posisi secara umumnya kami menolak omnibus law cipta lapangan kerja," kata Nining dalam audensi, Senin (13/1/2020) sore.
Hari ini ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di depan Gedung DPR. Aksi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan pembukaan masa sidang usai reses DPR RI.
Aksi Gebrak tersebut dalam rangka menuntut penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Mereka menilai bahwa ada sistem "mudah rekrut-mudah pecat" dalam omnibus lawa RUU Cipta Lapangan Kerja.
Omnibus law dinilai tidak memihak kepada buruh karena akan berdampak memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, dan malah melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
