Sebagai konsekuensi tetap digelarnya Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19, Bawaslu ingin adanya jaminan perlindungan kesehatan terhadap penyelenggara Pilkada 2020.
TKN Jokowi-Ma'ruf menyatakan pelaporan Hasto Kristiyanto ke Bawaslu, karena dinilai menghina Prabowo, tidak berdasar dan layak digugurkan di tahap pemeriksaan awal.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengusulkan Bawaslu dibubarkan. Ia menilai lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa pemilu.
Bawaslu mengeluhkan aparat Satpol PP di sebagian daerah masih meminta "biaya operasional" saat membantu pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.