Indeks Asn

Pemerintah diminta mencari cara lain untuk mendongkrak penjualan tiket MotoGP Mandalika.

MenPANRB Tjahjo Kumolo menetapkan sistem kerja bagi ASN dengan menyesuaikan kebijakan PPKM dan status penyebaran COVID-19.

Jokowi memberikan sejumlah saran kepada Korpri. Salah satunya ASN harus keluar dari zona nyaman dan budaya birokrasi feodal.

Bagi ASN yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, ASN diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Tito menganggap berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan sehingga bisa ditunda bila ASN tak mau divaksin COVID-19.

Tahapan pemindahan pegawai tersebut, selain memahami tupoksi pekerjaan, juga dituntut mampu menyatu dengan kehidupan di Kalimantan Timur.

Peran PNS tidak semua bisa tergantikan robot. Selain itu, infrastruktur penunjang untuk merealisasikan program ini belum siap.

57 eks pegawai KPK akan segera mendapatkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara.

Jokowi ingin agar Korpri berubah menjadi abdi negara yang melayani publik dengan baik, inovatif, dan adaptif dengan perubahan zaman.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengakui banyak kasus mafia tanah melibatkan ASN.

Dengan teknologi tangkapan citra satelit, Kemensos dapat melihat foto tampak depan dari rumah puluhan ribu ASN penerima bansos.

Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis meminta Mensos Risma evaluasi data penerima bansos tanpa marah-marah.

Pemerintah mengatur ASN yang bekerja di wilayah sektor non-esensial bekerja paling banyak 25 persen WFO dengan prioritas pegawai yang divaksin.

Masih banyak isu yang mestinya menjadi prioritas dan perhatian pemerintah dari sisi penganggaran seperti pegawai honorer-pegawai golongan III.

Tjahjo Kumolo minta seluruh ASN bersatu padu dalam penanganan COVID-19 serta patuh terhadap arahan Jokowi.

Jokowi menegaskan, ASN harus memiliki nilai yang sama yakni berjiwa untuk melayani publik di semua daerah.

ASN yang paling banyak terpapar yakni yang bidangnya bersinggungan langsung dengan publik dan pasien COVID-19.

Mereka yang dilantik adalah pegawai KPK yang lolos dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK.