Indeks Asn

Presiden Jokowi telah meneken empat Perpres tentang kenaikan tunjangan kinerja pegawai di empat kementerian yakni Kemenhub, Kemenperin, Kementan dan Kemendag.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, kepala daerah dan pembina pegawai yang terlibat kasus korupsi, diminta untuk dipecat secara tidak hormat.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikan gaji PNS pada 2019 akan mengerek daya beli mesyarakat jika laju inflasi tetap terkendali.

Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara

"Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang. Sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali.”

Presiden Jokowi memberi respons soal usulan pengangkatan tenaga honorer jadi ASN.

Kedua pegawai pemerintah itu diduga terlibat politik praktis dengan menyatakan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Pemerintah sedang menggodok skema baru dana pensiun. Menteri Asman Abnur mengklaim skema baru itu bisa memberi manfaat lebih besar kepada para PNS yang memasuki masa pensiun.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan wacana mencabut hak politik PNS harus dikaji secara komprehensif.

"Kalau  sampai 1 hari tidak hadir maka dia akan kehilangan satu bulan TKD."

"Kita ingin memastikan pelayanan ke masyarakat berjalan seperti biasanya di hari pertama masuk kerja."

Pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran pada Kamis ini seluruh PNS di lingkungan Pemkab Karawang diwajibkan ikut apel pagi.

Sandiaga berharap para ASN Pemprov DKI Jakarta bersikap disiplin untuk masuk kerja pada Kamis besok dengan kesadaran dan bukan karena takut hukuman.

“Saya mengingatkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, seluruh aparatur negara harus sudah masuk kerja seperti biasa," kata Menteri Asman.

BKN telah menyerukan imbauan untuk melarang ASN menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA.

"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah turun kemarin sesudah PP-nya (Peraturan Pemerintah) keluar, sekarang seluruh satker sedang mempersiapkan dokumennya," kata Sri Mulyani.

Salah satu isi dalam poin tersebut adalah tidak membuat dan menyebarkan berita palsu, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial.

BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian.

Bawaslu mengatakan, meski diperbolehkan hadir di area kampanye, ASN tak boleh mengekspresikan dukungannya kepada salah satu kandidat.