tirto.id - Peneliti Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan ASN sampai TNI di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli tiket MotoGP Mandalika.
Ia menilai permintaan pada satuan TNI mengenai pembelian tiket minim urgensi, bahkan tak relevan dengan tugas dan fungsi prajurit.
"Di tengah problem kesejahteraan prajurit dan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan, permintaan seperti itu rasanya tak masuk akal," jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (2/3/2022).
Fahmi menjelaskan, pemerintah pasti mengetahui uang negara seharusnya digunakan untuk melakukan pembinaan kekuatan, kemampuan, kesiapsiagaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan negara. Namun, dengan adanya kebijakan untuk mewajibkan ASN dan TNI untuk membeli tiket dinilai tidak wajar.
"Ini malah digunakan untuk membeli tiket MotoGP. Apalagi jika pembelian itu tidak bersumber dari uang negara. Tentu para pimpinan satuan TNI itu harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bahwa pendanaannya bukan berasal dari praktik buruk, tidak diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah dan berpotensi melanggar hukum atau bahkan berasal dari kantong pribadi para prajurit," kata dia.
Ia menganggap kebijakan itu tak pantas dilakukan. Bahkan lebih tampak memalukan dan melenceng dari tujuan ambisius penyelenggaraan MotoGP Mandalika yaitu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui sektor pariwisata dengan bertumpu pada penyelenggaraan event bergengsi yang diharapkan dapat memompa angka kunjungan wisata baik mancanegara maupun domestik.
"Belum terpenuhinya target penjualan tiket MotoGP memang memprihatinkan. Tapi hal itu bukanlah kondisi darurat bagi kewibawaan dan kedaulatan negara. Membebani para pimpinan satuan TNI untuk ikut mengatasi kekhawatiran dan menyelamatkan muka pemerintah sebagai dampak dari buruknya performa penjualan dan strategi promosi pihak penyelenggara, menurut saya justru kontraproduktif," jelas Fahmi.
Pemerhati Pariwisata Taufan Rahmadi menjelaskan, belum terjualnya tiket MotoGP Mandalika secara optimal bisa diperbaiki dengan berbagai strategi. Langkah cepat yang harus dilakukan adalah memberikan fasilitas yang lebih menarik pada masyarakat untuk lebih tertarik untuk menonton MotoGP Mandalika sampai kebijakan karantina.
"Bisa dengan Garuda Indonesia tidak hanya mengadakan extra flight tetapi juga memberikan diskon ekstra khusus penerbangan ke lombok dari semua originasi pada saat MotoGP, begitu pula dengan maskapai penerbangan swasta lainnya. Percepat kebijakan no karantina dan visa on arrival di semua pintu masuk kedatangan internasional," jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (2/3/2022).
Ia menjelaskan, strategi lain yang bisa dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB memastikan pengawasan yang ketat terhadap harga-harga layanan wisata yang dianggap menyalahi aturan Pergub Nomor 9/2022.
Selain itu perlu juga kolaborasi lintas kementerian dan kelembagaan seperti Kemenparekraf, Kemenlu, KBRI, dan lembaga terkait untuk membantu promosi Lombok dan MotoGP di originasi negara terdekat seperti Australia yang sudah membuka bordernya untuk wisman.
"Memperkuat kerjasama dengan para pelaku industri baik di dalam negeri ataupun dengan agen-agen perjalanan internasional," tandas dia.
Penjualan tiket MotoGP Mandalika saat ini masih rendah. Berdasarkan catatan dari Pemprov NTB, tiket yang terjual baru 21.530, sementara pemerintah telah menyediakan sekitar 60 ribu tiket. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi membuat kebijakan agar ASN di Provinsi NTB wajib membeli tiket MotoGP Mandalika.
"Penjualan tiket yang masih belum menggembirakan ada beberapa faktor, yang pertama ada khawatir soal kebijakan tentang kesehatan. Untuk itu, kami coba melakukan mapping dan kami distribusikan ke dalam 10 cluster penjual, pembelian tiket di NTB. ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," jelas dia dalam konferensi pers, Selasa (1/3/2022).
Tak hanya ASN, ada pula sembilan kategori lain yang wajib untuk membeli tiket MotoGP Mandalika, di antaranya ASN kabupaten/kota se-NTB, Kapolda NTB, Danrem, Danlanal, Danlanud NTB, instansi vertikal yang ada di daerah, BUMN dan perbankan, asosiasi profesi, guru dan pelajar melalui Kemendikbud, ustaz dan santri melalui Kemenag, kemudian masyarakat umum lainnya.
Dalam pengkategorian tersebut, pihaknya juga sudah menargetkan berapa jumlah tiket yang harus terjual sebelum penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
"ASN Provinsi NTB [ditarget membeli] 4.000 tiket, kabupaten/kota se-NTB: 16.000 tiket, Kapolda NTB 2.000 tiket. Kemudian Danrem, Danlanal, Danlanud NTB sebanyak 2.000 tiket. instansi vertikal yang ada di daerah: 2.000 tiket, BUMN dan perbankan sebanyak 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, kemudian guru dan pelajar melalui Kemendikbud sebanyak 2.500 tiket ada pula ustaz dan santri melalui Kemenag sebanyak 500 tiket kemudian masyarakat umum lainnya 1.500 tiket sehingga total ada 35.000 tiket," pungkas Gita.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Fahreza Rizky
