Indeks Arsul Sani

Pimpinan DPR mendorong MKD segera memverifikasi laporan terkait tudingan ijazah palsu program doktoral hakim MK Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan ijazah yang ia peroleh dari Collegium Humanum - Warsaw Management University, Polandia adalah sah dan bukan hasil manipulasi.

Arsul menyinggung putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan status jabatan wamen sama dengan status menteri dalam putusan gugatan UU Advokat.

PPP harus mampu menunjukkan bukti yang mereka peroleh bisa mempengaruhi perubahan suara partai sehingga bisa lolos ke parlemen.

Arsul Sani dilarang memberikan keputusan terkait hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang melibatkan PPP.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

Ia dilantik untuk menggantikan Arsul Sani yang saat ini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Suhartoyo mengatakan, para hakim konstitusi akan membahas soal posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penanganan perkara sengketa Pilpres 2024.

Sebelum duduk di kursi legislatif Senayan pada 2014, Arsul Sani mengaku sebagai pekerja kantoran di perusahaan internasional.

Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani memiliki kekayaan Rp31 miliar yang dilaporkan pada 8 Maret 2023.

Arsul Sani, bertekad untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurun.

Arsul menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang purna tugas karena memasuki usia pensiun Hakim Konstitusi.

Arsul Sani akan dilantik sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

DPR menyetujui Arsul Sani untuk menjadi Hakim MK menggantikan Wahiduddin Adam yang memasuki masa pensiun di rapat paripurna, Selasa (10/3/2023).

Komisi III DPR menyetujui Wakil Ketua MPR Arsul Sani sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin Adams.

DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU Perubahan keempat UU MK akan menyesuaikan masa jabatan hakim MK menjadi lima tahun.

Menurut Arsul Sani musyawarah setiap rancangan undang-undang tidak hanya berhenti di ruang fraksi dan komisi tapi juga di meja ketua umum partai.

Presiden Jokowi disebut akan melakukan reshuffle kabinet pasca-Zainudin Amali, Menpora, menyatakan akan mengundurkan diri.