Indeks Arsul Sani

DPR meminta Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta dalam kasus penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

Arsul Sani menyebut koalisi antar-partai masih cair. Ketum parpol kerap saling bertemu di luar koalisi mereka.

Arsul menyebut TKI diperlakukan diskriminatif soal gaji dengan TKA Cina. Padahal pekerjaan yang digeluti keduanya sama.

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.

Arsul Sani tidak memungkiri banyak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres).

Arsul Sani menegaskan susunan pengurus DPP PPP tetap sama, yang berubah hanya orang yang menjabat ketua umum.

Arsul Sani mengingatkan Kapolri untuk menunda proses pengunduran diri Ferdy Sambo karena sedang menjalani sidang kode etik.

Menurut Arsul, pemberhentian sementara Kapolri justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

PPP mengakui ucapan Suharso Monoarfa soal 'amplop' untuk kiai bentuk slip of tongue. PPP menyampaikan permohonan maaf untuk para ulama.

Proses pembahasan dan penyusunan PPHN akan dimulai usai pelaksanaan Pemilu 2024 agar mencegah tudingan adanya kepentingan politik dibalik penyusunan PPHN.

Koalisi Indonesia Bersatu akan menyampaikan nama capres yang diusungnya kepada Presiden Jokowi.

Menurut Arsul Sani, negara justru mengembalikan syarat sahnya perkawinan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Arsul Sani ingin dua orang hakim PN Rangkasbitung yang terjerat kasus narkoba diganjar sanksi oleh MA sebelum proses hukumya inkrah.

Meski PPP menolak politik uang, Arsul Sani tidak memungkiri dalam proses pemilu tetap membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit.

Arsul Sani meminta agar larangan mengenakan pakaian atribut keagamaan saat sidang cukup sebagai imbauan dari Jaksa Agung saja, bukan menjadi aturan khusus.

Tiga partai politik sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan amandemen UUD 1945 terkait PPHN. 

Mabes Polri diminta turun tangan atas kasus dugaan pemerkosaan oleh bapak terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.

DPR RI meminta agar KPK mengedepankan praduga tak bersalah dengan tidak menampilkan tersangka saat konferensi pers.

Pimpinan KPK diminta menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan kasus-kasus tersebut.

Pada RUU Ketahanan Keluarga mendonorkan sperma dan ovum bisa dipidana penjara, begitu pula orang yang melakukan surogasi (sewa rahim).