"Kalau tahun ini kita perkirakan 2,19 persen, kemungkinan defisit akan di 2,12 persen. Ini kami sudah memperhitungkan kenaikan subsidi BBM," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara masih terjaga dengan baik dengan proyeksi pada akhir tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.
"Ini salah satu alternatif pendanaan atau pembiayaan pembangunan non-APBN yang diharap bisa menjadi tren besar di kemudian hari," ujar Bambang Brodjonegoro.
Presiden Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Kerja mengantisipasi dampak dinamika ekonomi dunia, keterbatasan anggaran APBN dan hambatan investasi.
Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM terus mencermati pergerakan harga minyak dan sedang mengkaji kemungkinan perubahan alokasi APBN untuk subsidi BBM.
Menurut Sri Mulyani, kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Indonesia terus membesar meski alokasi belanja APBN untuk bidang ini sudah ditambah pada 2018.