Kementerian Keuangan menginginkan agar APBN 2018 tak lagi mengalami revisi pada tahun depan mengingat situasi politik nasional sedang menghangat akibat pilkada serentak di 171 daerah dan disusul persiapan Pilpres 2019.
Lembaga riset ekonomi independen, Indef meragukan target makro ekonomi pada RAPBN 2018 bisa terpenuhi sebab perencanaan anggaran pemerintah terlalu populis.
Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri Kabinet Kerja bahwa 2018 merupakan tahun politik. Dia memerintahkan agar semua menteri tidak membuat kebijakan yang mengecewakan publik di tahun itu.
Sidang paripurna menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam draf tersebut, termasuk di dalamnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.