tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri bawahannya bahwa periode 2018 mendatang merupakan tahun politik. Dia menyatakan hal ini ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Karena itu, Jokowi meminta agar semua menteri mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada publik. Dia berharap, selama 2018, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mengecewakan rakyat.
“Saya harapkan menteri-menteri tak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan ke publik, ke masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan mendalam, yang justru bisa menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” kata Jokowi sebagaimana dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Jokowi juga meminta program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Dana Desa terus diperbaiki. Dia memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga memastikan realisasi program-program itu tepat sasaran.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menerangkan perintah Jokowi tersebut berkaitan dengan fokus penganggaran APBN 2018. “APBN betul-betul difokuskan untuk rakyat. Semua programnya untuk masyarakat,” kata Pramono kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna hari ini.
Pramono menjelaskan, 2018 menjadi tahun politik karena, pada Agustus tahun depan, sudah memasuki jadwal penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masa pemerintahan periode 2014-2019 mendekati masa akhir.
“Semua menteri harus bersinergi. Apa yang disampaikan (Jokowi) ini tidak lagi menjadi capaian perorangan kementerian tetapi capaian pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Pramono.
Menurut dia, pemerintah khawatir periode tahun 2018 meningkatkan suhu politik nasional sebab menjadi masa awal persiapan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif. “Jadi menurut kami, mudah-mudahan ini akan juga mengurangi tensi,” kata dia.
Isu Reshuffle: Kabinet Kerja Masih Solid
Menanggapi pertanyaan wartawan soal isu reshuffle, Pramono Anung menegaskan hingga kini Kabinet Kerja masih solid. Tapi, dia menegaskan, keputusan mengenai perubahan formasi menteri di Kabinet Kerja merupakan kewenangan penuh dari Jokowi.
Dia membenarkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak hadir di Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini. Meskipun demikian, menurut Pramono, absennya Khofifah tak berkaitan dengan isu reshuffle. Menteri Khofifah tidak menghadiri Sidang Kabinet Paripurna karena sedang menunaikan ibadah haji.
Kabar mengenai rencana reshuffle kabinet kerja sudah berhembus sejak awal Agustus 2017 lalu. Isu ini makin terdengar kencang memasuki pertengahan bulan. Akan tetapi, hingga hari ini, rencana reshuffle tersebut tidak terlaksana.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
