tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap APBN 2018 tidak direvisi lagi mengingat pemerintah sedang menghadapi tahun politik, yakni pilkada serentak serta persiapan Pemilu dan Pilpres 2019.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, menghadapi tahun politik, APBN perlu lebih berkualitas, kredibel, dan tanpa bongkar-pasang lagi.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi tidak bisa terlepas dari pengaruh faktor nonekonomi dalam negeri, sehingga anggaran yang realistis diharapkan dapat tercapai agar tidak memicu peningkatan tensi politik.
"Jumlah pemilih 2018 lebih dari tiga per empat dari yang ikut Pilpres. Pilkada rasa Pilpres karena di atas tiga per empat. Kondisi politik akan menghangat, kami harap APBN tidak jadi sumber ketidakpastian," kata dia di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa (21/11/2017).
Suahasil optimistis target APBN 2018 tidak perlu lagi mengalami revisi realistis. Ia menjelaskan asumsi makro terkait faktor eksternal dipasang lebih beresiko, sehingga anggaran dapat lebih aman dari dampak fluktuasi perekonomian dunia belakangan ini.
"Asumsi makro masih bisa dipakai sebagai guidance (petunjuk) selama setahun. Bukan angka persis, tapi gerakannya sekitar itu," kata Suahasil.
Dia menjelaskan postur Rencana APBN 2018, yang telah disepakati DPR Oktober lalu, mematok target pendapatan negara senilai Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,4 persen, inflasi 3,5 persen.
Selain itu, nilai tukar rupiah (exchange rate) dipatok sebesar Rp13.400 terhadap dolar AS yang saat ini Rp13.500. Harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 50-51 dolar AS per barel. Sementara pada saat ini, sekitar 48,43 dolar AS per barel.
APBN 2018, menurut Suahasil, disusun lebih konservatif dengan menerapkan paradigma bahwa APBN bukan sumber utama pergerakan pertumbuhan ekonomi.
"Budget (APBN) enggak boleh sumber pertumbuhan ekonomi uncertainty. Maka APBN 2018, didesain menekan defisit sebesar 2,2 persen. Defisit budget sampai akhir tahun ini sebesar 2,67 persen," ujarnya
Kemudian, salah satu sikap realistis pemerintah terhadap APBN 2018 yaitu dengan menurunkan target penerimaan pajak, dari biasanya mencapai 20 persen, menjadi kisaran 9-13 persen. "Target pajak tidak terlalu tinggi, kami perbaiki budget dengan primery balence," ujar dia.
Sementara untuk tahun ini, Suahasil mengatakan pemerintah tetap akan menjalankan APBN 2017, meski ada resiko defisit penerimaan. Pendapatan diketahui Rp1.750,3 triliun dan belanja negara Rp2.080,5 triliun.
"Pengeluaran pemerintah biasanya enggak 100 persen. Tahun lalu 91 persen" ujarnya.
Sebaliknya, pengamat Ekonomi Muhamad Chatib Basri berpendapat bahwa ada atau tidaknya revisi APBN pada 2018 sebenarnya tidak terlalu penting.
Menurut dia, wacana pemerintah untuk tidak melakukan revisi APBN 2018 juga belum tentu benar akan terealisasi. Chatib menilai APBN dapat berubah pun karena ada faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol begitu saja oleh pemerintah, yaitu harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
