Menuju konten utama

Pendapat Kemenkeu Soal Dampak Pelemahan Nilai Rupiah

Kemenkeu menilai dampak pelemahan rupiah dan pergerakan harga minyak dunia perlu dilihat dalam konteks jangka panjang.

Pendapat Kemenkeu Soal Dampak Pelemahan Nilai Rupiah
Ilustrasi rupiah dan valuta asing. ANTARA/Rivan Awal Lingga.

tirto.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan pemerintah terus memantau pengaruh pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia terhadap kualitas realisasi APBN 2018.

"Mohon melihatnya jangan jangka pendek, karena ini pasti dipantau terus oleh pemerintah," kata Askolani di Jakarta, pada Senin (26/3/2018).

Askolani mengakui pergerakan nilai tukar rupiah, yang saat ini Rp13.600 per dolar AS, melampaui asumsi APBN 2018, yakni Rp13.400 per dolar AS. Namun, menurut dia, dampak pergerakan kurs perlu dilihat selama setahun penuh.

"Ini agak depresiasi bulan ketiga, tapi kita tidak tahu bulan ke-4, ke-5 dan ke-6. Jadi mekanismenya ini masuk dalam pemantauan pemerintah, tapi kita tetap hitung sampai 12 bulan," kata dia.

Askolani menambahkan, meski pergerakan harga minyak dunia juga telah melebihi asumsi APBN 2018, dampaknya bisa positif terhadap penerimaan negara.

"Dia [kenaikan harga minyak] bisa menambah sisi pendapatan yang punya valas [valuta asing], yaitu penerimaan migas. Meski berdampak juga ke subsidi energi plus bunga utang," kata Askolani.

Dia memastikan dampak pergerakan kurs dan harga minyak terhadap realisasi APBN akan disampaikan oleh pemerintah dalam laporan semester I pada Juli 2018.

Penyampaian laporan realisasi APBN 2018 semester I ini, menurut Askolani, sangat penting untuk proyeksi kinerja di semester II sebagai antisipasi terhadap gejolak fiskal.

"Selalu kita pantau prediksi harga, kurs dan kebijakan itu satu paket, sehingga kita lihat ini punya risiko fiskal atau tidak," kata dia.

Askolani menegaskan, untuk menjaga kinerja APBN, pemerintah tidak hanya memantau pergerakan kurs dan harga minyak, melainkan seluruh asumsi dasar makro, secara berkala.

"APBN itu harus di-manage supaya bisa tetap konsisten dan mendukung kegiatan ekonomi secara utuh, baik dari sisi pajak, belanja maupun pembiayaan," ujarnya.

Baca juga artikel terkait RUPIAH MELEMAH

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom