tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2018 sebesar Rp94,4 triliun. Defisit ini diperoleh dari realisasi penerimaan negara Rp685,06 triliun dan belanja negara sebesar Rp779,51 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi yang terendah selama dua tahun terakhir.
Defisit anggaran periode 31 Mei 2017 sebesar Rp128,7 triliun, sedangkan pada 31 Mei 2016 sebesar Rp189,1 triliun.
"Penurunan sangat signifikan. Ada perbaikan dari sisi defisit. Terendah sejak 2016, artinya APBN kita jauh lebih sehat dan kuat," kata Sri di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (25/6/2018).
Menkeu mengungkapkan, realisasi penerimaan negara hingga Mei 2018 sebesar Rp685,06 triliun telah memenuhi 36,16 persen dari target APBN (Rp1.894 triliun). Realisasi ini terkumpul dari penerimaan perpajakan sebesar Rp538,66 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp144,99 triliun dan hibah sebesar Rp1,41 triliun.
"Secara year on year pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP hingga akhir Mei 2018 bertur-turut adalah 14,53 persen dan 17,38 persen," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp779,51 triliun atau sebesar 35,10 persen dari alokasi APBN 2018, atau meningkat 7,85 persen dari periode yang sama tahun 2017.
Realisasi belanja negara tersebut meliputi: belanja pemerintah pusat sebesar Rp458 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp321,51 triliun. Kemudian, realisasi belanja barang pada akhir Mei 2018 sebesar Rp84,89 triliun atau 25,0 persen dan belanja modal mencapai Rp30,86 triliun atau 15,1 persen dari pagunya pada APBN 2018.
Sementara itu, realisasi subsidi adalah sebesar Rp60,97 triliun atau sebesar 39,0 persen dan belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp39,25 triliun atau sekitar 48,3 persen dari pagunya pada APBN tahun 2018.
"Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan pola dan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Menkeu.
Indikatornya, antara lain realisasi belanja barang, belanja modal, subsidi, dan belanja bantuan sosial. "Hingga bulan Mei 2018 secara persentase meningkat jika dibandingkan dengan periode Mei tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
