Mendagri Tito Karnavian didesak segera memberikan "kartu kuning" kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dinilai tak transparan saat merancang KUA-PPAS 2020.
Pemprov DKI seharunys mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.
Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa mengalokasikan anggaran pembayaran ganti rugi untuk korban penggusuran di Petamburan di APBD-Perubahan 2019.
DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.
Dana bantuan parpol di RAPBD DKI Jakarta 2019 naik menjadi Rp10,6 miliar. Nilai bantuan per suara sah dinaikkan dua kali lipat, dari Rp1.200 menjadi Rp2.400.