Indeks Anies Baswedan

Tak hanya Anies, Nasdem juga undang Gubernur lain seperti Emil Salim, Khofifah Indar Parawansa hingga Victor Laiskodat. 

Gerindra belum menyampaikan secara langsung soal pengusulan nama Saefullah sebagai calon wakil gubernur.

Kedekatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, PKS dan PA 212 bisa menjadi modal atau investasi maju di bursa Pilpres 2024.

Pemprov DKI bilang atap JPO dicopot agar masyarakat bisa swafoto. Tapi ini aneh mengingat fungsi atap untuk menahan dari panas dan hujan.

Partai Nasdem mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pembukaan Kongres Kedua Nasdem tapi tak mengundang Jokowi dalam acara tersebut.

Isi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, penebangan pohon tanpa izin bisa dijerat maksimal kurungan penjara 180 hari atau denda Rp50 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengkritik usulan anggaran untuk konsultan kampung kumuh sebesar Rp556.112.770 per RW dalam KUA-PPAS 2020.

Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti kasus "meme" Anies Baswedan dengan memanggil pelapor Fahira Idris dan Ade Armando sebagai terlapor.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbaiki sistem e-budgeting dan e-planning untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Seharusnya ada transparansi dalam proses penganggaran RAPBD DKI tahun 2020. 

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.

Dua bawahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur di tengah pembahasan KUA-PPAS yang penuh kejanggalan dan tidak transparan.

Anies Baswedan dijadwalkan memberi sambutan dalam rangkaian kongres Partai Nasdem.

Gubernur Anies Baswedan akan mengawasi pegawainya agar tidak asal-asalan menginput anggaran dalam KUA-PPAS agar kasus seperti lem Aibon tak terulang.

Kementerian Dalam Negeri akan memastikan APBD 2020 bermanfaat bagi masyarakat.

UMP DKI Jakarta 2020 naik sebesar 8,51 persen dari 2019, sehingga menjadi Rp4.276.335.

Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.

Keterbukaan soal rancangan anggaran kegiatan DKI Jakarta dinilai bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat.

Djarot menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem, melainkan SDM di Pemprov DKI Jakarta yang tak pandai dalam menginput anggaran.

Pengadaan Lem Aibon senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi polemik. Sejumlah rencana pengadaan lain di KUA-PPAS untuk R-APBD DKI 2020 juga dinilai janggal.