Indeks Anies Baswedan

Polisi mengubah pola pengamanan di lokasi debat calon presiden (capres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2023)

Tema debat terakhir ini adalah Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi, Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.

Menurut Anies, IKN terus-menerus jadi bahan perdebatan karena tidak melakukan proses pembahasan yang komprehensif.

Menurut Anies, ada enam prinsip pengelolaan sumber daya alam yang harus dipenuhi semua korporasi di Indonesia, termasuk perusahaan asing. Simak rinciannya.

Anies Baswedan meminta pemerintah mendengar petisi sejumlah perguruan tinggi mengenai demokrasi dan dinamika politik di Indonesia.

Anies Baswedan mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai Rp496 triliun untuk dikucurkan selama awal 2024.

Menurut Anies, perizinan kampanye sebetulnya tidak perlu dibuat dalam bentuk tertulis karena menjalankan amanat konstitusi. 

Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada proyek mercusuar yang orientasinya industri padat modal daripada pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan.

Tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim tentang Partai Buruh resmi mendukung Anies dalam Pilpres 2024.

Anies Baswedan mengungkap rasa hormatnya atas mundurnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah yang akan merapel pemberian bansos selama tiga bulan dalam sekali pencairan.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa, capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Imin) akan menjadi tersangka usai Pilpres 2024.

Anies Baswedan merespons kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membiarkan mahasiswanya membayar UKT lewat pinjaman online Dana Cita.

Di hadapan pendukungnya, Anies Baswedan menyinggung masalah mendapatkan akses pendidikan yang harus mendapatkan uang melalui pinjol.

Anies Baswedan mengimbau kepada ITB agar tidak mempersulit mahasiswa dan menambah masalah dengan pinjol untuk melunasi biaya kuliah.

"Apakah praktik ini mau dibiarkan? Apakah cara seperti ini mau dilanjutkan? Justru ini membuat kita semakin yakin Indonesia perlu perubahan," ungkap Anies.

Hingga Senin (29/1/2024), tidak ada keterangan resmi dari Partai Nasdem maupun sejumlah pihak terkait yang membenarkan klaim tersebut.

Tidak ada kegiatan deklarasi ribuan dokter mendukung Anies Baswedan pada 26 Januari 2024, seperti yang disebutkan klaim.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai pertemuan yang dilakukan Jokowi dan AHY merupakan pertemuan biasa.