Indeks Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu penyebab banyaknya dana pemda parkir di bank akibat belanja daerah yang tidak optimal.

Simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang ada di perbankan mencapai Rp200,7 triliun hingga akhir Mei 2022, naik Rp9,18 triliun dibanding April 2022.

Pada 2017, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan anggaran belanja pegawai mencapai 66,4 persen. Posisi kedua ditempati oleh Kepulauan Riau.

“Senin nanti mau saya genjot, mau saya tanya satu per satu kenapanya,” kata Saefullah.

APBD-P DKI Jakarta 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6,14 triliun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja serapan anggaran Pemprov DKI selama tahun 2017. Sebabnya, realisasi belanja lansung sampai triwulan II 2017 hanya 75,34 persen dari target.

Jokowi mengatakan perencanaan yang dilakukan selama ini cenderung lebih banyak mengulang-ulang program sebelumnya dan hanya mengerjakan hal-hal yang rutinitas.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan ada tiga masalah besar yang membuat kualitas penganggaran di banyak daerah masih buruk.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun anggaran 2017 melakukan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.166 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp494,5 miliar.

Terkait isu kontrakan mewah Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu yang didanai APBD, anggota DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ridwan H. Basatu membantah harga sewa kontrakan mencapai Rp1 miliar. Ridwan mengaku yang dia maksud Rp1 miliar itu adalah harga jual rumah tersebut per unit.

Wakil Wali Kota Palu angkat bicara soal isu pendanaan rumah kontrakan Pasha yang dikabarkan memakai anggaran pemkot. Menurutnya, kabar itu telah mencemarkan nama baik.

Penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 trilliun atau sebesar 81.54 persen dari target penerimaan pajak APBN Perubahan 2016

Moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai akan terkendala persoalan ketersediaan anggaran di daerah, Pasalnya, pemerintah belum mengalokasikan anggaran mengingat APBD yang sudah selesai dibahas.

Delapan perintah Presiden Joko Widodo dinilai sangat positif dalam mendorong serapan anggaran dan pembangunan daerah.