Indeks Amran Sulaiman

Kementan dbakal mengadakan rapat koordinasi terbatas untuk membahas mitigasi kasus beras oplosan.

Menurut Amran, stok beras se-Indonesia saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Keputusan impor ini tetap akan mempertimbangkan perlindungan terhadap petani dalam negeri.

Patahan beras sebagai cara utama membedakan beras oplosan dan premium.

Hasil investigasi ungkap fakta bahwa 50-60 persen beras yang beredar di pasar tidak sesuai mutu dengan patokan harga eceran tertinggi (HET).

Jika ditelusuri, kerugian konsumen akibat beras oplosan bisa capai di atas Rp100 triliun per tahun atau lebih tinggi dari temuan Satgas Pangan.

Jika Indonesia berhasil swasembada beras, maka importir akan kehilangan keuntungan yang mencapai Rp2,7 triliun untuk sekali impor saja.

Sebagai pertanggungjawaban, pihaknya berkomitmen untuk memberikan laporan secara berkala kepada Komisi IV DPR atas program cetak sawah.

Amran menilai kesalahan pola tanam, seperti penanaman multi-varietas dalam satu lahan, menjadi akar masalahnya.

Amran mengeklaim sempat meminta Kartu Tani tak dilanjutkan secara masif sebelum dirinya di-resuffhle pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Anggaran yang masih terblokir itu akan digunakan untuk optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.

Modus itu dilakukan dengan mengambil 80 persen beras SPHP bersubsidi dan mengoplosnya menjadi beras premium.

Mentan Amran optimistis target 3 juta ton beras pada 2025 bisa terpenuhi karena dalam 5 bulan sudah terpenuhi 2,4 juta atau 80 persen lebih.

Kementerian Pertanian menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto terkait distribusi stok beras pemerintah.

Amran menyebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka justru mendukung upaya pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang dilakukannya saat ini.

Jumlah bibit gandum yang akan diterima dari Yordania masih dalam tahap pembahasan.

Amran mengatakan di tengah keluhan masyarakat akan tingginya harga kelapa, para petaninya justru tengah merasakan kebahagiaan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minta tiga perusahaan Minyakita disegel dan ditutup, jika ada pelanggaran, buntut produk tidak sesuai takaran.

Pemerintah akan menindak pelaku yang menjual harga pokok di atas HET sesuai aturan yang berlaku, salah satunya dengan UU Perlindungan Konsumen.

Amran mengaku masih menerima keluhan dari petani dan kepala desa beberapa daerah masih sulit mengakses pupuk subsidi.