Indeks Aliran Kepercayaan

Masyarakat Badui menolak jika kolom agama di e-KTP ditulis dengan nama penghayat kepercayaan. Sebab, sejak nenek moyang masyarakat Badui menganut agama Selam Sunda Wiwitan.

Djan Faridz memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

Para penghayat kepercayaan menjadi pembicaraan setelah keputusan MK yang memperbolehkan pencantuman keyakinan di KTP. Seberapa banyak jumlah mereka di Indonesia?

Menurut Yunani, masyarakat berhak menuliskan aliran kepercayaan apabila ingin menggunakan hak konstitusinya.

"Kita prinsip dalam putusan kemarin kita nggak mau membentuk agama baru, tapi kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan yang tidak melalui jalur agama, Pancasila," kata Arief Hidayat.

Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ingin kolom agama KTP elektronik ditulis spesifik.

"Agama" tak pernah didefinisikan secara formal di Indonesia. Upaya pembakuan definisi yang ada pun kerap politis dan mendiskriminasi para penghayat kepercayaan.

Beberapa agama lokal di Indonesia sudah dipraktikkan jauh sebelum kedatangan agama-agama seperti Islam dan Kristen.

Kementerian Agama harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Zahid Hussein adalah jenderal TNI pengikut kelompok kebatinan Sumarah sekaligus jadi pelindung aliran kepercayaan di Indonesia.

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

Muhammdiyah khawatir terkait putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan alirannya pada kolom agama di KTP.

Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.

Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat untuk mencantumkan aliran kepercayaan di Indonesia di e-KTP.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.

Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.

Selama ini, aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama, melainkan bagian dari kebudayaan.

Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.