Indeks Aksi Buruh
5 Juta Buruh Siap Mogok, Minta Kenaikan Upah & Cabut Omnibus Law
Mogok nasional ini, menurut Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia.
Tolak Tapera, Ribuan Buruh Demo di Sekitaran Patung Kuda
Ribuan Buruh melakukan aksi demo tolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Ribuan Buruh Akan Gelar Aksi May Day 2024 di Istana Negara
Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi May Day di Istana Negara dan Istora Senayan.
GEBRAK Sebut 5.000 Massa Turun Aksi Cabut UU Ciptaker Hari Ini
Massa mendesak dicabutnya Undang-undang tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Buruh Ancam Mogok Kerja Bila Perppu Ciptaker Tak Segera Dicabut
KASBI dalam waktu dekat akan aksi mogok bila DPR tidak menghiraukan permintaan penolakan pengesahan Perppu Ciptaker.
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di 34 Provinsi pada 12 Oktober 2022
Setidaknya, ada enam tuntutan buruh dalam aksi pada 12 Oktober mendatang. Mulai dari tolak kenaikan BBM, kenaikan UMK hingga pengesahan UU PRT.
Aliansi Buruh dan Rakyat GEBRAK Pastikan akan Turun Aksi May Day
GEBRAK akan menyoroti kegagalan pemerintah melindungi kelas buruh dan rakyat sepanjang setahun lebih pandemi Covid-19.
Satgas COVID-19 Bubarkan Massa Buruh di PN Pusat
Sejumlah buruh menduduki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut hak pembukaan rekening yang dibekukan oleh kurator atas perkara pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) CNQC- MITRA JO. di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat, Selasa, (19/1/2021).
Aktivis Buruh cum Tokoh Bonek Ditangkap Polisi karena Pimpin Aksi
Andi Peci, aktivis buruh yang juga tokoh suporter Bonek dan 2 orang buruh lain ditangkap polisi lantaran mimpin aksi di Surabaya.
Demo UU Cipta Kerja Diwarnai Aksi Lempar Batu di Bandar Lampung
Demonstrasi pelajar, mahasiswa, dan pekerja diwarnai aksi lempar batu memprotes pengesahan UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/10/2020).
May Day 2020: KPA Desak Hentikan Perampasan Tanah & Tolak PHK
KPA desak pemerintah menghentikan perampasan tanah rakyat, mengembalikan fungsi sosial atas tanah, memulihkan dan mengutamakan desa, kampung-kampung adat dan pesisir.
Demo Buruh Banten Tolak Omnibus Law: Polisi Tetapkan 4 Tersangka
Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang menetapkan empat dari sepuluh buruh sebagai tersangka kasus dugaan pengeroyokan dan atau penghasutan usai demonstrasi menolak Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Lakukan Unjuk Rasa di 10 Provinsi
KSPI menuntut tiga hal: menolak revisi UU Ketenagakerjaan, merevisi PP 78/2015, dan menolak iuran BPJS Kesehatan.
Buruh Dibungkam dan Wartawan Diintimidasi Saat Pidato Jokowi
Sejumlah buruh yang akan demo ditangkap dan empat jurnalis diintimidasi saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
GEBRAK Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di persimpangan Senayan, Jakarta sebelum gerbang gedung DPR.
Aksi Serikat Pekerja JICT di KPK
Massa dari Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), berunjukrasa dengan melakukan aksi teatrikal di Depan Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dengan tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap kaum buruh.
FMN Kecam Penangkapan & Stigma Polisi Surabaya Saat Aksi May Day
Ketua FMN Cabang Surabaya Arief Budiman mengatakan bahwa sebelum melakukan aksi May Day pihaknya sudah mencoba mengirimkan surat pemberitahuan aksi.
Soal Aksi Buruh di Bandung, Moeldoko: Kami Cari Siapa Dalangnya
Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki dalang di balik keributan yang sempat terjadi pada peringatan aksi buruh atau May Day di Bandung.
Beda Pilihan Politik, Buruh Bersatu Soal Revisi Pengupahan
Sindikasi mempunyai tuntutan yang lebih spesifik. Meski mereka juga menuntut perubahan PP 78 tahun 2015, tetapi itu bukan menjadi prioritas.