Indeks Ahok

Divisi Humas Mabes Polri memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan pada Selasa

Sebagian umat Islam Indonesia menganggap, pernyataan karena Buya Syafii Maarif kontroversial karena dinilai membela Basuki. Sementara itu, Muhammadiyah justru menganggap perkataan Buya Syafii sebagai pendapat biasa.

Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok akan dilakukan secara tertutup pada Rabu (16/11) pekan depan.

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar massa yang menolak kedatangannya selama masa kampanye diproses secara hukum.

Ahok tetap bersikukuh untuk terus melakukan blusukan ke sejumlah kampung yang terendam banjir.

Polri mulai memeriksa video yang diunggah oleh Bunyi Yani dan mulai meminta keterangan dari saksi serta meminta pendapat dari para ahli terkait dengan kasus dugaan penistaan terhadap agama yang dituduhkan kepada calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bareskrim tengah meneliti dua saksi dan delapan ahli untuk memproses kasus penistaan terhadap agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dari saksi dan ahli ini ada beberapa ahli agama dan ahli bahasa.

Buni diperiksa sebagai saksi atas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

Relawan Jokowi melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri atas dugaan penghasutan. Saat demo 4 November, Fahri Hamzah dianggap memprovokasi massa dengan menuduh Jokowi melindungi penista agama.

Salah seorang tokoh agama melontarkan sayembara bernada ancaman yang ditujukan pada Ahok. Saat ini, ancaman yang pertama kali terekam di situs Youtube itu sedang diselidiki Polda Metro Jaya.

Kapolri, Tito Karnavian, mengatakan gelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akan dilangsungkan secara terbuka. Ini preseden baru karena biasanya gelar perkara berlangsung tertutup. Benarkah KUHAP melarang gelar perkara digelar terbuka?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumpulkan bukti-bukti ada atau tidak tokoh-tokoh politik yang menunggangi aksi 4 November 2016.

FPI justru aktif menjaga demonstrasi 4 November agar tidak menjadi kisruh. Saat terjadi kericuhan pada malam hari 4 November, malah organisasi gerakan mahasiswa Islam yang dianggap sebagai pemicunya. Tidak salah-salah amat jika gerakan mahasiswa peduli dengan isu-isu politik praktis, hanya saja menjadi problematis jika mereka abai pada isu-isu konkrit di kampusnya sendiri.

DPR berinisiatif untuk membentuk tim pengawas proses hukum menyusul demo 4 November yang menuntut Ahok terkait dugaan melakukan penistaan agama. Pembentukan tim pengawas ini bertujuan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak diintervensi oleh pihak manapun.

Masyarakat diminta sabar menunggu proses penyelidikan dugaan penistaan agama calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Beberapa hari jelang aksi demonstrasi besar-besaran 4 November yang dilakukan ormas-ormas Islam beredar foto ancaman kepada Basuki Tjahaja Purnama dari milisi Suriah. Banyak yang takut dan khawatir. Padahal harusnya tidak. Anggap saja foto itu sebagai lelucon belaka.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengimbau masyarakat untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jokowi menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Ahok dihelat secara terbuka untu menghindari prasangka. Dengan begitu, publik dapat mengetahui kejernihan kasus itu.

Ahok menjalani pemeriksaan kedua kalinya sebagai terlapor atas kasus dugaan penistaan agama.

Pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilakukan di Mabes Polri dengan alasan keamanan. Kali ini, Ahok akan diperiksa sebagai saksi.