Indeks Ade Komaruddin

Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong. Ia diduga menerima cipratan duit pengadaan e-KTP.

Ade Komarudin mengaku pernah menemui terdakwa Irman pada tahun 2014 di Bekasi, Jawa Barat. Akan tetapi, ia mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas pertemuan sosialisasi Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan. Tepatnya saat dirinya menjadi pembicara bersama sejumlah petinggi kementerian lembaga.

Ade Komarudin mengaku pernah meminta Aburizal Bakrie menegur Setya Novanto dan meminta klarifikasi terkait kabar keterlibatannya di kasus korupsi e-KTP.

Ade Komarudin mengatakan Setya Novanto pernah meyakinkan dirinya bahwa kasus e-KTP tidak akan menyeret nama Partai Golkar meski ada isu yang menyebutkan ada aliran dana korupsi itu mengalir ke partai berlambang beringin tersebut.

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin membantah telah mengetahui aliran dana pengadaan paket e-KTP dalam kasus dugaan korupsi proyek elektronik KTP yang telah menjerat dua tersangka yakni Irman dan Sugiharto.

Setnov mengaku akan mendukung pemulihan nama baik Ade Komarudin yang saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin akan berjuang mengembalikan nama baiknya, setelah adanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengamat komunikasi politik menilai, langkah yang dilakukan Ade Komarudin untuk memulihkan nama baik sudah tepat.

"Terima kasih kepada Ade Komarudin yang telah bekerja secara maksimal dan baik serta berkontribusi besar bagi kepentingan DPR-RI dan bangsa Indonesia," ucap Setya Novanto setelah kembali menjadi Ketua DPR-RI

"Saya akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Ini sekaligus sebagai bukti saya mengabdi ke bangsa dan negara," ucap Setya Novanto setelah resmi kembali menjadi Ketua DPR-RI.

Sejumlah simpatisan Indonesia Parlemen Watch melakukan aksi teaterikal di depan ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

Ketua DPR RI, Ade Komaruddin mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk membentuk crisis center di beberapa rumah sakit terkait kasus vaksin palsu yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ade Komaruddin menepis anggapan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjegal salah satu calon independen pada pilkada serentak 2017.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Pengamat Politik Universitas Nasional Muhammad Hailuki mengatakan keputusan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju melalui jalur independen seharusnya tidak diartikan sebagai kegagalan proses kaderisasi Partai Politik.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.