tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk membentuk crisis center yang ada di beberapa rumah sakit terkait kasus vaksin palsu. Crisis center ini juga harus dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/7/2016). "Setiap rumah sakit dan swasta dilakukan crisis center, secara nasional dipimpin langsung oleh menteri untuk bagaimana mengatasi masalah ini," kata pria yang akrab disapa Akom ini.
Hal itu dikatakannya usai menerima pengaduan dari para korban vaksin palsu di Ruang Kerja Pimpinan DPR, Jakarta.
Menurut Akom, kasus vaksin palsu ini harus diteliti lebih dalam lagi misalnya menanyakan ke BPOM dan bagaimana tata niaga vaksin yang dipegang perusahaan BUMN sehingga diketahui akar masalahnya.
Politisi Partai Golkar ini menyerahkan kepada Komisi IX DPR terkait langkah ke depan menangani vaksin palsu misalnya membuat Panitia Kerja dan kalau tidak cukup maka dibuat tim pengawas.
"Ini untuk menindak lanjuti siapa 'biang kerok' dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional," ujarnya.
Dia menilai kasus vaksin palsu itu sangat krusial karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah sempat dilema ketika apakah akan membuka kasus tersebut atau tidak.
Hal itu menurut dia karena kalau dibuka akan menimbulkan kepanikan namun kalau tidak dibuka maka sama saja melakukan pembiaran terus menerus.
"Lalu kami putuskan dibuka namun perlu antisipasi, apakah vaksin itu berbahaya atau tidak," ujarnya.
Dia meminta Satgas melanjutkan penelusuran karena diduga kasus tersebut ada di sembilan provinsi sehingga diperlukan pembentukan crisis center.
Menurut dia, pembentukan crisis center itu bertujuan agar para korban bisa mencari informasi lebih rinci.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
