Indeks
Respons Teguh Prakosa soal Dugaan Politik Uang: Dilaporke Wae
Teguh berdalih bagi-bagi uang yang dia lakukan telah rutin sejak usia anaknya 7 tahun dan dibagikan setiap tahun pada tanggal 5 November.
Teguh Prakosa Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Bagi-bagi Uang
Relawan kandidat Pilkada Solo, Respati-Astrid, melaporkan Teguh yang juga kandidat Pilkada Solo tidak hanya membagikan uang, tetapi juga buku.
Afnan-Singgih Dilaporkan ke Bawaslu Jogja, Diduga Politik Uang
Pasangan Hasto-Wawan menduga, aksi money politic diduga dilakukan pasangan Afnan-Singgih dengan membagikan sembako diikuti alat peraga kampanye (APK).
Tim Hukum Luthfi-Yasin Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu
Laporan Tim Hukum Luthfi-Yasin disampaikan ke Bawaslu Jateng, Senin (28/10/2024), dengan dokumentasi foto hingga video.
Ridwan Kamil Janji Tak Lakukan Politik Uang Selama Masa Kampanye
Ridwan Kamil meminta para pendukungnya untuk membuat konten yang tidak menjatuhkan paslon lain.
Pesan FX Rudy ke Timses Teguh-Bambang: Jangan Bagi-Bagi Bansos
Rudy menargetkan paslon Teguh-Bambang harus berjabat tangan dengan 270 ribu warga Solo.
Indonesia Permisif terhadap Korupsi, Siapa Harus Tanggung Jawab?
Pejabat publik diminta menjadi teladan antikorupsi. Penguatan KPK secara kelembagaan juga harus dilakukan agar penindakan makin efektif.
Logika Salah Kaprah DPR RI soal Gagasan Politik Uang Dilegalkan
Politik uang itu praktik kompleks, dan memberantasnya butuh komitmen elite politik, pendidikan pemilih dan penegakan hukum yang konsisten dan solid.
Demokrat Tak Setuju Politik Uang Dilegalkan dalam PKPU
Demokrat khawatir melegalisasikan politik uang akan merusak demokrasi.
Pimpinan Komisi II DPR Tolak Usulan Soal Melegalkan Politik Uang
Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mereka anti moral hazard pemilu, anti money politics, sehingga tidak melegalkan politik uang.
Anggota Komisi II DPR Minta Politik Uang Dilegalkan dalam PKPU
Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.
Menguji Curhatan SBY soal Ongkos Politik yang Makin Mahal
Semua partai politik pasti melakukan politik uang demi memenangkan pemilu sehingga menyebabkan mahalnya biaya politik.
Cerita Eva Kusuma Sundari Gagal ke Senayan dari Dapil Jatim VIII
Eva berharap masyarakat yang ingin maju dalam politik untuk tidak putus asa dalam edukasi politik kepada calon pemilih.
Survei Indikator: Toleransi Politik Uang Tinggi pada Pemilu 2024
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat toleransi politik uang di masyarakat pada pemilu kali ini lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019.
Okky Madasari: Kepala Pesantren Mengendalikan Suara Santri
Ia juga memetakan alasan pemilih memilih paslon Prabowo-Gibran, salah satunya arahan dari "atas".
Waspada Serangan Fajar, Praktik Kotor dengan Ancaman Pidana
Serangan fajar mengintai Pemilu 2024. Solusinya harus membangun kesadaran pemilih bahwa politik uang adalah kejahatan pemilu yang dapat berakibat buruk.
Bawaslu Pamekasan Usut Kasus Dugaan Bagi-Bagi Uang Gus Miftah
Bawaslu Pamekasan mulai melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di sebuah gudang rokok di Madura.
Dituduh Lakukan Politik Uang, TKN Prabowo: Tudingan Tak Jelas
TKN Prabowo-Gibran menanggapi tuduhan kubu Ganjar-Mahfud yang menyebutkan adanya indikasi praktik politik uang. Apakah tuduhan itu benar?
Waspada Jerat Politik Uang & Urgensi Terobosan Penanganannya
Perludem sebut politik uang merupakan persoalan yang kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang melatarbelakangi praktik ini.
Strategi Bawaslu Cegah Politik Uang pada Pemilu 2024
Bawaslu bakal meningkatkan pengawasan mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara guna mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024.