tirto.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan total biaya yang dibutuhkan lembaganya untuk membangun proyek yang akan dibangun dalam lima tahun ke depan mencapai Rp2.058 triliun. Namun hingga kini, pemerintah baru memiliki bujet Rp623 triliun alias 30 persen.
“Ada funding gap Rp1.435 triliun [defisit anggaran] dalam mencapai kebutuhan anggaran proyek sampai 2024,” kata dia dalam bahan paparan, Senin (9/11/2020).
Kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan untuk sumber daya air Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, dan perumahan Rp780 triliun.
Eko bilang itu hanya untuk bujet PUPR saja. Menurut dia, dalam kerangka pendanaan infrastruktur periode 2020-2024 total keseluruhan biaya mencapai Rp6.445 triliun yang terdiri dari porsi pemerintah sekitar 37 persen atau Rp2.058 triliun.
Kemudian porsi State-Owned Enterprises alias BUMN sebanyak 21 persen yaitu Rp1.353 triliun dan porsi swasta atau private itu 42 persen yaitu Rp2.706 triliun.
Anggaran periode 2020-2024 lebih besar dibanding 2015-2019. Dalam data yang disampaikan Eko, pemerintah di periode sebelumnya hanya membutuhkan Rp4.796 triliun yang terdiri dari porsi pemerintah Rp1.978 triliun, BUMN Rp1.066 triliun, dan swasta Rp1.751 triliun.
“Porsi private [swasta] cukup besar dan pemerintah hanya 37 persen. Ini bisa dibandingkan perbedaannya dengan RPJMN sebelumnya 2015-2019 di mana saat itu porsi government masih cukup besar, lalu kemudian dari nominal juga lebih kecil dibandingkan tahun 2020-2024," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
