tirto.id - Sebanyak 280 dari 285 desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam status siaga darurat kekeringan. Kondisi ini menambah panjang daftar wilayah dengan status serupa di Jawa Tengah. Pekan lalu jumlahnya baru mencapai 275 titik. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Bencana kekeringan memang cukup intensif terjadi di musim kemarau berkepanjangan tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa pada September sebagian besar Pulau Jawa memang sedang mengalami puncak musim kemarau.
Beberapa tempat di Jawa dan NTT telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut selama lebih dari 60 hari. Di sebagian wilayah Jawa Timur dan NTB, hujan tidak turun sudah lebih dari 100 hari. Sekitar 86 persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau, sedangkan 14 persen masih banyak terjadi hujan.
“Beberapa wilayah seperti Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan bagian Selatan, Jawa bagian Tengah, Jawa Tengah, Jawa bagian Timur, Jawa Timur, dan Papua memasuki awal musim hujan Oktober-November 2017,” kata Prabowo R. Mulyono, Deputi Bidang Klimatologi, dikutip dari bmkg.go.id.
Selain masyarakat umum, petani adalah pihak yang paling dirugikan dari kemarau berkepanjangan ini. Tanpa air, saluran irigasi tidak akan teraliri, dan dampak terburuknya akan membuat sawah mereka gagal panen atau puso. BMKG meriils 18.516 hektare lahan pertanian mengalami gagal panen, sementara 56.334 hektare lahan sudah mengalami kekeringan. Angka ini BMKG rilis pekan lalu, dan bisa berpotensi bertambah setelah saat puncak musim kemarau.
Baca juga:
Indonesia Darurat Kekeringan dan Krisis Air Bersih
Atasi Kekeringan, Vatikan Matikan 100 Air Mancur
Kekeringan Melanda 2.726 Desa di Jawa dan Nusa Tenggara
Di Jawa Barat, Indramayu adalah wilayah yang mengalami dampak terburuk. Pada pekan lalu, di Jawa Barat ada 139 hektare sawah yang gagal panen atau puso, sebanyak 135 hektare di antaranya ada di Indramayu. Malahan Indramayu adalah satu-satunya daerah di Ciayumajankuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem, kondisi yang hanya mungkin terjadi ketika suatu wilayah tidak diguyur air hujan lebih dari 60 hari. Wilayah lain mengalami hari tanpa hujan dengan kriteria sangat panjang, atau antara 31-60 hari.
Di Bandung, Dinas Pertanian mencatat ada ratusan hektare sawah yang terancam kekeringan dan gagal panen, tersebar di Kecamatan Nagreg, Cicalengka, Ciparay, dan Ciwidey. Ancaman kekeringan ringan melanda 25 hektare lahan, sedang 15 hektare, berat 30 hektare, dan puso 8 hektare. Untuk potensi yang disebutkan terakhir berada di Ciwidey.
Wilayah lain di Pulau Jawa yang juga masih dihantui potensi gagal panen adalah Kecamatan Butuh dan Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, 50 hektare tanaman padi terancam gagal panen. Tidak ada air yang mengaliri sawah itu. Akibatnya, permukaan tanah retak-retak. Padi harus dipanen sebelum waktu yang semestinya.
Sisanya, padi yang baru ditanam, terancam mati. Hal ini diperparah dengan jenis sawah yang merupakan tadah hujan sehingga memang sangat bergantung pada turunnya hujan. Potensi gagal panen juga dirasakan oleh petani sayur di Lereng Gunung Slamet, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hal yang sama juga dirasakan petani cabai di Rembang.
Ahmad Udin, salah satu petani di Kajen, Ibu Kota Kabupaten Pekalongan, mengatakan bahwa karena tidak adanya pilihan lain, dirinya terpaksa tetap menanam padi meski sudah ada imbauan dari pemerintah untuk tidak menanam karena ada potensi gagal panen.
“Kami memang nekat menanam padi pada saat musim kemarau. Para petani kini hanya terbantu dengan mesin penyedot air untuk menyiram padi,” kata Udin dikutip dari Antara.
Meski akibatnya meluas, tapi pemerintah melalui Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan bahwa kekeringan ini tidak berdampak signifikan terhadap produksi dan ketahanan pangan Indonesia. Ia menjamin bahwa memasuki November sampai Januari 2018, tidak akan ada musim paceklik atau musim kekurangan bahan makanan, seperti yang terjadi di tahun lalu.
“Setelah kami evaluasi, rata-rata satu juta tanam, dari yang dulu hanya 500 ribu hektar. Jadi kami yakin tiga bulan ke depan aman-aman saja. Tidak ada paceklik,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (15/9), dikutip dari Antara.
Terlepas dari apakah stok pangan nasional aman atau tidak, ancaman kekeringan ini tentu saja harus jadi perhatian pemerintah setempat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan di antaranya adalah menyediakan bantuan pengairan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, misalnya, berjanji dalam jangka pendek akan disiapkan pengiriman air yang dikirim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perusahaan, dan pemda ke daerah yang kekeringan. Sementara untuk daerah yang sulit dijangkau, akan disediakan sumur dan pompa pemipaan rekayasa.
“Oleh karena itu, kami minta bantuan masyarakat untuk melaporkan ke pemda apabila wilayahnya dilanda kekeringan,” katanya, dikutip dari Antara.
Sementara sejumlah program yang telah disiapkan Kementan di antaranya adalah menyiapkan sumur pantek, sistem “pompanisasi” air sungai di wilayah potensial, penyediaan benih unggul tanah kering, pengaturan pola tanam, penyediaan asuransi usaha tani serta perbaikan irigasi dan pengembangan tata air mikro sebagai program jangka panjang.
Hal serupa diungkapkan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (12/9) pekan lalu, ia mengatakan bahwa perlu dipastikan bahwa suplai air tetap terjaga bagi seluruh warga.
“Langkah jangka pendek, saya minta dipastikan untuk bantuan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan, dan saya juga minta dicek terkait suplai air untuk irigasi pertanian yang sangat dibutuhkan terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak,” kata Presiden Jokowi.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Suhendra
