tirto.id - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo mengklaim bahwa ruang fraksinya yang ada di DPRD DKI Jakarta bebas dari penggeledahan aparat KPK pada Selasa malam (18/1/2023).
“Saya pastikan penyidik KPK tidak masuk sama sekali ke ruang Fraksi PSI,” kata Sigit dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/1/2023).
Sigit menilai bahwa kabar penggeledahan ruang fraksi PSI hanya berdasarkan kesamaan ruangan yang didatangi oleh petugas KPK. Namun Sigit menegaskan bahwa KPK tidak menyentuh sama sekali ruangan fraksinya.
“Ruangan Fraksi PSI ada di lantai 4 gedung DPRD DKI, tapi yang digeledah ruang fraksi partai lain,” jelasnya.
Dalam pembelaannya, KPK hadir untuk mencari barang bukti mengenai kasus pengadaan tanah di Pulogebang pada 2018. Klaim Sigit, pihaknya baru masuk ke DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019.
“Penyidik KPK datang untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Ini kasus tahun 2018, Fraksi PSI DKI baru ada setelah Pemilu 2019,” ujarnya.
KPK sendiri mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini berhubungan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud, terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Dari kabar yang beredar, petugas KPK melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8 dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta. Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta sendiri diketahui merupakan lantai di mana ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berada, sementara tiga lantai lainnya diketahui adalah lokasi kantor Fraksi Golkar dan Fraksi PSI (4), fraksi PDIP (8), dan ruang Komisi C (3).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk tindakan melakukan penggeledahan gedung DPRD DKI Jakarta.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Prasetyo sendiri mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Ia juga memastikan seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum, siapapun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ucapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
