Profil dan Karier Moeldoko: Panglima TNI Era SBY Kini KSP Jokowi

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko tengah menjadi sorotan terkait isu kudeta Partai Demokrat.

Terbit 4 Feb 2021 08:22 WIB,

Waktu baca ±5 menit

Moeldoko saat masih menjabat Panglima TNI. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Spt/14

tirto.id - Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menjadi sorotan terkait isu kudeta Partai Demokrat (PD). Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga figur atau profil utama PD, Moeldoko diangkat sebagai Panglima TNI. Kini, ia menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada Senin (1/2/2021) lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara mengenai dugaan rencana "kudeta" untuk menggulingkannya dari tampuk pimpinan partai.

Putra sulung SBY ini menyebut ada beberapa pihak internal dan eksternal Partai Demokrat yang terlibat di balik rencana penggulingannya dari kepemimpinan partai. Bahkan, AHY mengatakan ada pejabat tinggi pemerintahan Presiden Jokowi di balik rencana itu.

Nama Moeldoko mengemuka setelah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, memberikan pernyataan melalui akun Twitter resminya:

“Siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil-alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," cuit Andi Arief.

Jejak Riwayat Moeldoko

Moeldoko lahir tanggal 8 Juli 1957 di Desa Pesing, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Ia adalah anak terakhir dari 12 saudara. Ayahnya bernama Moestaman dan ibundanya bernama Masfuah.

Semenjak kecil, keluarga Moeldoko berkehidupan serba kekurangan di pelosok kampung yang jauh dari pusat kota. Hal membuat dirinya memegang teguh prinsip bekerja keras.

Bahkan, saat masih sekolah, Moeldoko kecil sering membantu proyek pembangunan di desanya demi mendapatkan upah yang tidak seberapa.

Hingga akhirnya, Moeldoko berhasil meraih mimpi dengan meniti karier kemiliteran di Akabri. Ia saat menjadi lulusan terbaik (Bintang Adimakayasa) Akabri tahun 1981. Sejak saat itu, karier militernya pun mulai meningkat.

Karier Militer Moeldoko

Moeldoko terlibat dalam beberapa penugasan yang semakin mematangkan jalannya di kancah militer, termasuk Operasi Seroja Timor-Timur (1984), Konga Garuda XI/A (1955), Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura-Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), dan lainnya.

Karier militer Moeldoko terus berkembang setelah Reformasi 1998, terlebih dalam era pemerintahan Presiden SBY sejak 2004. Pada 2008, misalnya, ia menjabat Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD dan Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).

Pada 2010, Moeldoko mengalami tiga kali perubahan jabatan. Dimulai dari Pangdiv 1/Kostrad (Juni-Juli 2010), Pangdam XII/Tanjungpura (Juli-Oktober 2010), dan Pangdam III/Siliwangi (Oktober 2010-Agustus 2011).

Di bulan yang sama setelah menjadi Pangdam III, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

Februari 2013, Moeldoko mendapatkan posisi sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di bulan Mei tahun yang sama.

Di tahun yang sama, dikutip dari websiteNanyang University, Moeldoko mendapatkan penghargaan Medali Jasa Gemilang berkat kontribusinya dalam menjalin kerja sama angkatan bersenjata Indonesia dan Singapura.

Puncak karier militer Moeldoko terjadi pada 30 Agustus 2013 setelah ia dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Posisi ini diembannya hingga 2015 atau ketika era pemerintahan Presiden Jokowi.

KSP Presiden Jokowi

Pada 26 Desember 2016 setelah pensiun dari kemiliteran, Moeldoko melangkah ke ranah politik. Ia bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Setelah itu, Moeldoko menduduki jabatan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2017-2020.

Setahun berkiprah di HKTI, Moeldoko dipercaya untuk menggantikan Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 17 Januari 2018.

Moeldoko kembali menempati posisi KSP periode 2019-2024 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amin Ma'ruf.

-----------------------------------