Problem Perempuan Jepang: Dilarang Punya Karier Tinggi

Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 13 Agustus 2018
Dibaca Normal 3 menit
Ujian masuk Tokyo Medical University dicurangi agar jumlah mahasiswi perempuan bisa ditekan sesedikit mungkin. Diskriminasi sistematis (dan kultural) berlanjut hingga ke tempat kerja.
tirto.id - Riko Miyauchi punya cita-cita menjadi seorang dokter. Untuk mewujudkannya, beberapa tahun yang lalu ia berupaya masuk ke Tokyo Medical University. Semua orang tahu: kampus itu menyandang predikat sebagai sekolah kedokteran paling prestisius di Jepang.

Sebagai perempuan Riko paham jika kecil kemungkinannya ia diterima. Standar yang tinggi membuat ujian masuknya super-sulit. Faktor yang bikin pesimistis lain adalah kenyataan bahwa mayoritas pelamar yang diterima oleh Tokyo Medical School adalah laki-laki.

Yang tidak diketahui Riko, kampus memang mencurangi skor tes masuk agar pelamar laki-laki bisa mendapat nilai bagus, sementara yang perempuan nilainya anjlok. Alasannya klise: dokter perempuan diklaim akan terganggu kerjanya usai berumah tangga dan punya anak.

Praktik ini terbongkar awal Agustus 2018 oleh beberapa media Jepang. Salah satunya adalah koran Yomiuri. Laporan mereka diberitakan ulang oleh media-media internasional, dan segera memancing perhatian publik dunia.


“Pertama-tama aku mendengarnya sebagai rumor, bahwa kampus secara sengaja membikin para pelamar perempuan gagal, agar mereka bisa memproduksi lebih banyak dokter laki-laki. Aku masih terkejut saat tahu jika hal itu benar-benar terjadi,” katanya kepada Justin McCurry yang melaporkan untuk Guardian.

Investigasi Yoimuri, sebagaimana dilaporkan McCurry, menemukan bahwa kampus mengurangi semua skor pelamar di ujian fase pertama sebanyak 20 persen dan kemudian menambah sedikitnya 20 poin untuk pelamar laki-laki, kecuali mereka yang sebelumnya telah gagal tes setidaknya empat kali.

Permulaannya terjadi sekitar pada 2006. Saat itu pejabat kampus Tokyo Medical University melihat sebuah problem dari para calon mahasiswanya: terlalu banyak perempuan.

Saat itu populasi Jepang sudah mulai memasuki tahap kritis sebab didominasi oleh penduduk tua, sehingga kebutuhan akan dokter meningkat. Sekali lagi, alasan kampus adalah klaim bahwa dibanding laki-laki perempuan cenderung akan meninggalkan pekerjaan mereka saat sudah bersuami dan beranak.


Kekhawatiran pejabat kampus makin besar tiap tahunnya. Pasalnya, sejak 1997 jumlah mahasiswi di sekolah kedokteran meningkat tajam. Puncaknya adalah tahun 2010, ketika pelamar perempuan yang berhasil lolos ke Tokyo Medical University mencapai 38 persen dari total pelamar, naik dari 24 persen di tahun sebelumnya.

Di masa itulah praktik manipulasi skor tes masuk mulai dijalankan dan berhasil. Ada tren penurunan tiap tahunnya. Dari 171 pelamar pada ujian masuk tahun 2018, cuma 18 persennya perempuan. Sebanyak 141 pelamar laki-laki diterima kampus, dan sementara pelamar perempuan hanya 30 orang.

NPR melaporkan pihak kampus mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke publik, kurang dari seminggu setelah laporan investigasi dirilis. Mereka menyatakan telah melanggar kepercayaan publik dan merasa simpatik dengan calon mahasiswi yang seharusnya berkuliah di kampus tersebut tapi gagal akibat manipulasi.

Persoalannya kepercayaan publik Jepang terhadap Tokyo Medical University memang sedang goyah-goyahnya. Kasus manipulasi skor ujian masuk berbarengan dengan investigasi kasus penyuapan yang melibatkan Futoshi Sano, seorang pejabat tinggi kementerian pendidikan Jepang.


Futoshi punya anak dengan nilai akademik jelek. Ia pun membayar sekitar 35 juta yen dalam bentuk subsidi pemerintah agar anaknya bisa bersekolah di kampus tersebut. Juli lalu, ia didakwa bersalah bersama dua pelaku lain: Masahiko Usio, mantan ketua dewan pengurus kampus, dan Mamoru Suzuki, mantan rektor kampus.

Kasus manipulasi skor ujian masuk membuka kembali isu diskriminasi perempuan di Jepang. Skandal tersebut hanyalah puncak gunung es dari problem yang lebih laten: fenomena diskriminasi terhadap perempuan di ranah pekerjaan.

Problem Patriarki Jepang

Jepang adalah negara modern yang kultur masyarakatnya masih bersifat patriarkis. Ciri utamanya adalah masih maraknya anggapan bahwa perempuan harus didomestifikasi. Perempuan dibebani kewajiban mengurus anak dan rumah, sementara pekerjaan di luar diurus sepenuhnya oleh suami.

Pandangan seperti itulah yang melahirkan sikap bias gender dari para pejabat eksekutif di Tokyo Medical School soal karier dokter perempuan, ketakutan akan kekurangan staf kesehatan perempuan jika mereka memutuskan untuk punya anak, hingga munculnya praktik manipulasi skor ujian masuk.


Pandangan seksis itu pula yang melestarikan sikap meremehkan pentingnya pendidikan bagi perempuan, yang meskipun tinggi dan saat bekerja kariernya bagus, ujung-ujungnya harus kembali jadi ibu yang 24 jam mengurus rumah.

Dua kesimpulan pokok di atas mengemuka dalam laporan Julian Ryall untuk kanal Deutsche Welle. Julian mewawancarai Kenji Nakai, seorang pengacara yang ambil bagian dalam skandal di Tokyo Medical University.

Kenji berpendapat bahwa korbannya bukan cuma pelamar, tapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. “Ada juga faktor yang menunjukkan diskriminasi yang sangat serius terhadap perempuan,” tegasnya.

Kementerian di Jepang yang mengurus perkara buruh dan kesejahteraan pernah meneliti fenomena pelecehan pekerja perempuan pasca-hamil atau melahirkan. Istilahnya “matahara”. Guardian pernah melaporkannya tiga tahun lalu.

Hasilnya menunjukkan 48,7 persen pekerja perempuan dengan status paruh waktu perempuan di Jepang mengalami pemecatan sepihak, penurunan pangkat, perlakuan tidak adil, hingga pelecehan secara verbal. Sebanyak 21,8 persen lainnya, yakni pekerja perempuan tetap, mengaku jadi sasaran perlakuan serupa.


Jumlah laporan atas kasus pelecehan terhadap pekerja perempuan pasca-hamil atau melahirkan meningkat 18 persen sejak 2009, imbuh laporan tersebut. Dampaknya, para pekerja perempuan, terutama yang paruh waktu, khawatir tidak akan direkrut lagi usai mengambil cuti melahirkan.

Infografik Diskriminasi calon mahasiswi


Phred Dvorak dan Megumi Fujikawa dari Wall Street Journal melaporkan bahwa diskriminasi mengakibatkan fenomena kelangkaan perempuan Jepang yang menduduki posisi elite di berbagai korporasi. Negara tersebut memiliki rasio manajer perempuan terendah di antara negara maju lain.

Ketimpangan gender di Negeri Matahari Terbit cukup menyedihkan sebab kalah jauh dibanding negara ekonomi maju maupun berkembang. Jepang menduduki peringkat ke-114 dari 144 negara dalam survei kesetaraan gender yang diadakan World Economic Forum.

Dunia kedokteran, sebagaimana tergambar dalam skandal Tokyo Medical University, adalah profesi yang tak ramah perempuan di Jepang. Survei Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2016 menunjukkan hanya 21 persen dokter yang berjenis kelamin perempuan di negara tersebut.


Dvorak dan Fujikawa meminta pendapat Takako Tsuda, seorang ahli anestesi, yang mengatakan bahwa kultur di dunia kedokteran Jepang tidak berubah sejak 50 tahun silam.

Takako dan banyak perempuan lain mengaku tidak terlalu terkejut dengan skandal di Tokyo Medical University. Setahun lalu ia menerbitkan sebuah artikel di kanal online. Isinya adalah pertanyaan sekaligus kecurigaan apakah memang ada kontrol ilegal di dalam sekolah kedokteran sebab lulusan perempuannya amat sedikit.

Beberapa dokter dan pejabat eksekutif sekolah medis masih berpikir bahwa kedokteran harus menjadi ladangnya laki-laki— terutama bidang seperti bedah yang memakan banyak tenaga.


Saat Takako sedang mencari pekerjaan sebagai dokter pada tahun 1969, ia ingat bahwa ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa departemen mereka “tidak membutuhkan perempuan.” Sikap seperti itu, kata Takako, masih bertahan hingga kini meski tidak diucapkan keras-keras.

Banyak rumah sakit yang lambat menerapkan aturan untuk cuti melahirkan atau perawatan anak yang ramah untuk para dokter perempuannya. Hal ini menyebabkan tingkat dokter perempuan di Jepang menurun tajam selama dekade pertama karier mereka.

“Hanya sekitar 75 persen dari dokter perempuan yang dipekerjakan lagi di tahun ke-12, saat mereka mulai berumah tangga dan membesarkan anak-anaknya. Belakangan ini angkanya naik lagi menjadi 80 persen,” tulis Dvorak dan Fujikawa .

Baca juga artikel terkait JEPANG atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal Hasan
(tirto.id - Pendidikan)


Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Windu Jusuf