Menuju konten utama

Presiden Jokowi Ingin Agunan Pinjaman KUR Diganti Skor Kredit

Presiden Jokowi mengaku tengah mendorong agar pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha berbasis skor kredit tanpa agunan.

Presiden Jokowi Ingin Agunan Pinjaman KUR Diganti Skor Kredit
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (8/8/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pool/tom.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tengah mendorong agar pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada pengusaha berbasis skor kredit tanpa agunan. Cara itu untuk mempermudah pengusaha muda mendapat modal. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan acara Rakernas HIPMI ke-XVIII di BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

"Mestinya seperti itu, karena pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan, jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit skoring itu akan lebih memudahkan. Ini akan terus saya dorong," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah mendukung pembiayaan terutama bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Ia mengingatkan bahwa, Indonesia memiliki KUR dengan plafon Rp460 triliiun untuk mengakomodir permodalan.

"Bagi UKM kita, perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk yang namanya KUR, tahun ini diberikan jatah Rp460 triliun dengan bunga hanya 6 persen," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, KUR diberikan dengan angka maksimal Rp500 juta per kreditur. Ia pun ingin agar dana KUR bisa dihabiskan pengusaha karena bunganya murah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari sempat meminta Jokowi untuk memperhatikan UMKM Indonesia. Ia beralasan, UMKM telah berperan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kami memohon, meminta kepada bapak presiden untuk bisa memperhatikan pejuang-pejuang ekonomi rakyat, UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan afirmasi atau pun untuk bisa mendapat keberpihakan dari pemerintah karena pada kenyataannya adalah UMKM menjadi backbone atau tulang punggung penyangga ekonomi Indonesia," kata Akbar.

Akbar mengacu pada data Badan Kajian Strategis HIPMI dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa UMKM telah menyerap 97 pesen tenaga kerja seluruh Indonesia. Oleh karena itu, HIPMI mau bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan peran UKM. Ia mengingatkan bahwa UMKM juga ingin menikmati insentif yang dimiliki korporasi seperti tax holiday.

"Untuk itu kami berharap ke depan ini menjadi perhatian kita semua dan kita juga bisa menggelorakan semangat UMKM, kewirausahaan agar mempermudah seluruh kegiatan usaha baik dari sisi perizinan, akses permodalan, akses pasar agar bisa UMKM kita tumbuh berkembang dan yang paling penting lahir dan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah," kata Akbar.

Baca juga artikel terkait BATAS KUR TANPA AGUNAN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang