tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tidak memusingkan beralihnya dukungan warga Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke Calon Gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK).
Politikus PDIP tidak memasalahkan perubahan sikap warga Tanah Merah meski sempat menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Ia hanya memastikan akan menyelesaikan masalah warga Jakarta jika terpilih sebagai gubernur.
"Bagi saya pribadi, mau warga manapun, mendukung sebelumnya atau tidak, saya enggak masalah sama sekali," sebutnya di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
"Toh, kalau saya tetap terpilih jadi gubernur, akan saya selesaikan [persoalan warga]," lanjut Pramono.
Warga Tanah Merah menarik dukungan dari kubu Pramono-Rano karena kontrak politik yang dibuat antara warga dengan Pramono-Rano tidak menyinggung soal buffer zone warga Tanah Merah. Adapun buffer zone merupakan pengaman yang rencanya didirikan BUMN di antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman di Kelapa Gading.
Selain itu, warga Tanah Merah khawatir akan terusir jika buffer zone didirikan pemerintah.
"Isi kontrak politik itu ada beberapa poin yang tidak menyenangkan buat kami yang ada di Tanah Merah. Yang salah satunya, kami, di poin nomor tiga, itu masalah sedikit banyak buffer zone. Kita enggak suka, karena biar bagaimanapun juga buffer zone Tanah Merah itu sudah enggak ada lagi," ucap perwakilan warga Tanah Merah, Jones Naibaho.
"Pasti terusir, ya kami akan pasti terusir," lanjut dia.
Sementara itu, Anggota Tim Sukses Pramono-Rano, Jhonny Simanjuntak, menyebutkan kubu Pramono-Rano tak pernah menolak isi kontrak politik dengan warga Tanah Merah.
"Namun, dalam prosesnya, terjadi perbedaan antara kelompok masyarakat yang diwakili dalam draf awal dan draf yang disodorkan pada hari penandatanganan," sebutnya dalam keterangan yang diterima, Senin (11/11/2024).
Menurut Jhonny, kontrak politik warga Tanah Merah diajukan perwakilan warga yang bernama Jones Naibaho. Tim Pramono-Rano mendengarkan pemaparan isi kontrak politik dari Jones Naibaho.
Jones dan Tim Pramono-Rano menyepakati kontrak politik itu ditandatangani pada 30 Oktober 2024 siang. Namun, Jhonny mengatakan, draf kontrak politik itu berubah mulai dari kop surat hingga isinya saat disodorkan ke Tim Pramono-Rano.
"Berdasarkan komunikasi sebelumnya dan dokumentasi yang ada, saudara Jones Naibaho menyatakan sepakat untuk menggunakan draf awal. Akhirnya, kop merah yang berisi perubahan tidak jadi ditandatangani," sebut politisi PDIP tersebut.
Justru, Jhonny mengatakan bahwa warga Tanah Merah yang diwakili Jones Naibaho mengalihkan dukungan kepada RK-Suswono karena warga merasa kecewa dengan kontrak politik yang telah ditandatangani.
"Padahal, draft kontrak politik tersebut dibuat, disampaikan, dan telah disepakati sebelumnya oleh pihak Jones Naibaho," sebut dia.
Jhonny berharap semua pihak memahami kondisi Pramono-Rano. Ia pun menyayangkan ada oknum yang memperkeruh suasana saat ini.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
