Menuju konten utama

Pramono akan Panggil Seluruh PPSU Imbas Rekayasa Foto di JAKI

Pramono menilai kasus manipulasi foto di laporan JAKI tetap dianggap sebagai pelanggaran berat yang merusak kredibilitas layanan publik.

Pramono akan Panggil Seluruh PPSU Imbas Rekayasa Foto di JAKI
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membersihkan sampah yang menumpuk akibat terbawa banjir di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (5/3/2025).ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera menggelar town hall meeting dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Hal ini menyusul pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan foto rekayasa di aplikasi JAKI.

Pramono mengungkapkan bahwa rapat tersebut akan digelar pekan depan di Balai Kota.

"Minggu depan saya akan meminta untuk semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI kami akan mengadakan town hall di sini. Saya akan menyampaikan dan memberikan peringatan kepada siapa pun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan maaf. Langsung kami berhentikan," kata Pram, sapaan akrabnya, saat ditemui di Balai Kota, Kamis (9/4/2026) dilansir dari Antara.

Menurut Pramono, kejadian pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat menggunakan foto kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi JAKI di Kalisari, Jakarta Timur, bukan yang pertama kali dan bahkan dilakukan oleh petugas yang sama.

Oleh karena itu, ia langsung mengambil tindakan tegas mulai dari pencopotan lurah hingga kepala seksi (kasi) yang lalai dalam pengawasan.

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya kami copot termasuk kasi-kasinya. Ini wajah Jakarta. Kepercayaan warga adalah yang utama," papar Pramono.

Selain Kalisari, Pramono menegaskan kejadian serupa di Jakarta Selatan terkait manipulasi laporan dengan "time lapse" juga sedang ditindak. Pramono pun memastikan bahwa insiden tersebut tidak membuat laporan warga ke JAKI menurun.

Menurutnya, dasbor aduan dipantau setiap hari dan angka partisipasi warga tetap stabil.

Kendati demikian, kasus manipulasi itu tetap dianggap sebagai pelanggaran berat yang merusak kredibilitas layanan publik.

"Pokoknya semua yang melakukan itu, mau di Jakarta Selatan, Kalisari, atau di mana saja, tidak ada kompromi," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PETUGAS PPSU

tirto.id - Flash News
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto