Menuju konten utama

Prabowo Minta Pemerintah Jangan Sibuk Padamkan Api Tiap Tahun

Teddy menjelaskan, kunjungan Prabowo ke Riau bertujuan memastikan seluruh kebijakan di lapangan terkait penanganan karhutla berjalan tuntas.

Prabowo Minta Pemerintah Jangan Sibuk Padamkan Api Tiap Tahun
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pemerintah tidak lagi hanya disibukkan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya. Hal tersebut disoroti Kepala Negara saat bertolak menuju Kota Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026), untuk meninjau langsung penanganan karhutla sekaligus mengevaluasi langkah pencegahan oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api.

Menurut Teddy, Prabowo menginstruksikan agar sistem pencegahan diperkuat secara permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

"Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Oleh karena itu, sistem pencegahan harus diperkuat, mulai dari penyediaan sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan karhutla. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan jauh sebelum api muncul," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

Teddy menjelaskan, kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh kebijakan di lapangan berjalan tuntas.

Prabowo ingin melihat dan mendengar langsung kondisi terkini, memastikan titik api benar-benar padam, serta menjamin seluruh keputusan dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan tepat.

Selain meninjau teknis pemadaman, Kepala Negara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, khususnya gubernur, dengan Pangdam dan Kapolda.

Koordinasi yang padu diperlukan untuk membangun sistem deteksi dini dan pengawasan yang lebih kuat di wilayah rawan.

"Presiden mengarahkan agar dibangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau," tambah Teddy.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran tersebut.

Teddy menegaskan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla ini, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga artikel terkait KARHUTLA atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Flash News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher