Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengkaji ulang desain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar jumlah penerima manfaat bisa diperluas.
Dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo pun membuka kemungkinan mengubah skema pemberian bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari bantuan tunai menjadi bantuan dalam bentuk material bangunan.
Wacana itu muncul saat pemerintah mengevaluasi efektivitas program BSPS yang saat ini memberikan bantuan senilai Rp20 juta per rumah.
"Dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan (material). Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak yang menerima," kata dia," di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Sementara itu, menurut Prabowo, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menurunkan nilai bantuan per penerima untuk memperluas penerima manfaat dari program PSBS. Skema itu bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan ketimbang uang tunai.
"Nanti saya minta Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) dan Menteri Sosial (Saifullah Yusuf) dikaji kembali, apakah ditambah penerima manfaat, sehingga indeksnya bisa dikurangi," ujar Prabowo.
Data yang dipaparkan Presiden menunjukkan program BSPS saat ini telah menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp20 juta per rumah. Namun, Prabowo menilai pemerintah perlu terus mencari cara agar program bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Selain memaparkan progres BSPS, Prabowo juga memgklaim bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) telah menjangkau 22,1 juta siswa dari kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 1 hingga desil 4. Kemudian, sebanyak 18,25 juta keluarga menerima manfaat Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan.
Di sektor kesehatan, pemerintah menanggung kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta orang. Menurut dia, jumlah penerima manfaat JKN di Indonesia jauh melampaui negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Akan tetapi, skala program perlindungan sosial Indonesia kerap luput dari perhatian publik.
"Nyaris 100 juta, 20 kali lebih besar dari Singapura, tiga setengah kali lebih besar dari Malaysia," kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
