tirto.id - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa masalah yang menurut masyarakat paling mendesak untuk diselesaikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pengendalian harga kebutuhan pokok.
Hal itu diungkapkan dalam rilis temuan survei bertajuk Keyakinan dan Ekspektasi Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disiarkan melalui kanal Youtube IndikatorTV, Minggu (27/10/2024).
Hasil survei yang dilakukan pada 10-15 Oktober 2024 tersebut menunjukkan bahwa 30,4 persen responden menilai bahwa masalah mendesak yang harus segera ditangani adalah pengendalian harga kebutuhan pokok.
"Jadi, kalau ditanya kepada publik apa ekspektasi mereka terhadap pemerintahan Prabowo untuk dieksekusi lima tahun ke depan, itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Pertama adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparannya.
Meski begitu, Burhan mengatakan belum tahu persis apa alasan tingginya perhatian masyarakat pada pengendalian harga kebutuhan pokok ini.
"Pernyataan bahwa pemerintah harus menyelesaikan atau mengendalikan harga kebutuhan pokok itu akibat kenaikan harga barang ataukah karena penurunan daya beli? Nah, ini saya kira isu yang menarik untuk kalangan ekonom untuk menjawabnya," tuturnya.
Hal kedua yang dinilai sebagai masalah mendesak yang harus segera dituntaskan adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Tercatat 18,9 persen masyarakat memilih hal tersebut jadi masalah mendesak.
Pada urutan ketiga, ada pengurangan angka kemiskinan dengan persentase 10,3 persen. Pemberantasan korupsi ada di urutan keempat denganpersentase 7,6 persen, lalu di susul pemajuan sektor pertanian di posisi kelima dengan persentase 7,5 persen.
"Kita pernah mengalami suatu masa di mana pemberantasan korupsi berada ditingkat pertama atau kedua. Tapi, kalau kita lihat slide ini, tiga isu teratas itu berkaitan dengan isu ekonomi," tutur Burhan.
Survei Indikator Politik Indonesia juga mendapati penilaian masyarakat atas kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Hasilnya, paling banyak, yaitu 41,8 persen, memberi nilai sedang.
Sementara itu, 3,1 persen menilai kondisi ekonomi sangat baik, 26,7 persen menilai baik, 24,8 persen menilai buruk, 3,1 persen menilai sangat buruk, dan 0,5 persen tidak memberi jawaban.
Survei Indikator Politik Indonesia tersebut melibatkan sebanyak 1.200 orang dari seluruh wilayah Indonesia yang dijaring dengan metode multistagerandom sampling. Toleransi kesalahan alias margin of error (MoE) survei tersebut sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
